Ilusi Kebebasan dan Agenda Terselubung Sertifikasi Tanah Rakyat

2382

Di muara Sungai Hudson, New York Harbor, AS, para turis khususnya, juga warga negara Amerika sendiri,  akan mendapati sesosok  patung yang diberi nama  Patung Liberty. Patung perunggu yang diresmikan pada 28 Oktober 1886  ini merupakan hadiah 100 th kemerdekaan AS dan merupakan ungkapan persahabatan antara kedua negara.

Pemahatnya dua seniman patung,  Frederic Auguste Bartholdi  dan Gustave Eiffel (desainer Menara Eiffel, Paris) merancang struktur penyangganya. Patung Liberty adalah satu lambang AS yang paling terkenal di dunia, konon melambangkan “kemerdekaan dan kebebasan”.

Tapi itu ilusi semata. Tak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan bagi warga AS, sejak para bankir menancapkan kukunya lewat the Federal Reserve of America  (1913). Ini perusahaan swasta yang diberi hak monopoli mencetak dolar AS. Tak ada “Federal”-nya. Tak ada “Reserve”-nya.  Bahkan, tak ada “America”-nya. Bankir, ibarat siluman, tak memiliki  kesetiaan nasional.

Sejak dicetak pertama kali, 1913, sampai hari ini dolar AS  telah kehilangan lebih dari 90% daya belinya. Rakyat AS yang semula tak memiliki utang, kini menjadi pengutang terbesar di muka bumi. Rakyat AS, seperti semua orang di manapun hari ini, berada dalam kungkungan Debtorship.

Dalam konteks inilah kita harus memahami dua hal yang belakangan ini santer diviralkan di publik Indonesia. Pertama, pembagian jutaan sertifikat tanah-tanah  rakyat. Kedua, gagasan massifikasi kredit mahasiswa. Keduanya telah diutarakan oleh Presiden Jokowi dan digadang-gadang sebagai program pro-rakyat, demi kesejahteraan rakyat.

Tentu saja itu bagian dari ilusi di atas. Sertifikasi  tanah rakyat dan  penyebaran kredit mahasiswa, keduanya adalah kepentingan bankir. Agar keduanya, kaum miikin dan kaum belum produktif, menjadi bankable. Dan, dalam hal tanah bersertifikat, tentu saja kemudian menjadi obyek pajak! Maklum, keperluan dana untuk mencicil utang kepada para cukong semakin besar. Dan rakyat adalah jaminannya. Si miskin sekalipun.

Maknanya kedua program itu  adalah jerat utang. Dan jerat pemajakan.  Kaum miskin dan kaum tidak produktif tentu saja adalah kaum yang tidak punya uang. Mereka dalam posisi sulit memenuhi keperluan hidup.

Apa solusinya? Utang!

Tanah sekecil apapun ketika telah disertifikasi maka dia akan layak menjadi agunan. Dan hup! Rakyat yang kesulitan hidup seolah punya solusi, utang di bank! Maka, kelak, mereka yang semula cuma orang miskin akan menjadi orang miskin yang menanggung utang berbunga! Demikian pula kaum mahasiswa yang disodori kredit mahasiwa tidak lain adalah diijon oleh para bankir. Dan, ketika mereka lulus jadi sarjana, bahkan sebelum produktif, telah dibuat bangkrut.

Di Amerika Serikat saat ini lebih dari 2/3 mahasiswa jatuh bangkrut saat lulus kuliah, dengan rata-rata utang sebesar 26.000 dolar AS ( Rp 357.5 juta).  Sebanyak 10%, atau 1 dari setiap 10 mahasiwa, saat lulus telah  berutang  sebanyak 40.000 dolar AS atau sekitar Rp 550 juta.  Bagaimana dengan kelanjutan kehidupannya? Utang untuk perkawinan, utang untuk membeli rumah, utang untuk membeli mobil, sampai hal-hal kecil, utang  untuk membeli kulkas dan televisi!

Demikianlah, dalam sistem riba ini para bankir hendak menciptakan hanya ada dua kelas di masyarakat: segelintir elit kreditur dan mayoritas warga lainnya sebagai debitur.  Hutang menjadi satu-satunya alat mengendalikan masyarakat. Inilah perbudakan modern yang kini telah sangat efektif berlaku. Dan, para presiden pun telah berperan sebagai  operator, jubir, dan pengendali sistem perbudakan ini.