Anggaran tertunda dan Kepotong, Banyak Pemda Mulai Kelabakan

479

Menyusul keputusan menteri keuangan memotong anggaran belanja negara sebanyak  Rp 133 triliun, banyak Penerintah Daerah mulai panik dan kelabakan dalam menjalankan roda pemerintahannya.  Menteri Keuangan RI juga telahmengeluarkan peraturan menteri yang menyatakan penundaan pembayaran Dana Aloaksi Umum (DAU). Ada sebanyak 169 daerah yang terkena penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), totalnya sebesar Rp 19,4 triliun. Harap diketahui “penundaan” bisa berarti tidak terbayarkan, dan bila hal itu terjadi, pemerintah pusat menyatakannya sebagai “kurang bayar”, alias utang!

Akibat penundaan, juga pemotongan, anggaran ini banyak pemerintah daerah kalang kabut, dan panik. Masalahnya banyak proyek-proyek yang sudah dilaksanakan, dengan kewajiban pada pihak lain, seperti kontraktor,  pemasok, dan sebagainya, dan kini terancam tidak bisa dibayar. Penundaan berkisar antara 25-50% dari alokasi DAU, bukan jumlah yang kecil.

Nilai DAU yang tertunda itu  puluhan milyar rupiah per bulan, berbeda-beda di tiap daerah. Di bawah ini sekadar contoh beberapa Pemda yang terkena penundaan DAU dan nilainya per bulan, sebagaimana terlampir dalam PMK itu adalah:

1. Kabupaten Bogor (Jabar) Rp86,810 miliar per bulan.

2. Provinsi Jawa Tengah Rp84,190 miliar per bulan.

3. Kab. Garut (Jabar) Rp81,873 miliar per bulan.

4. Provinsi Jawa Timur Rp75,724 miliar per bulan.

5. Kota Bandung Rp75,704 miliar per bulan.

6. Provinsi Kalimantan Barat Rp67,604 miliar.

7. Kabupaten Tasikmalaya (Jabar) Rp66,449 miliar per bulan.

8. Kabupaten Banyumas (Jateng) Rp63,306 miliar per bulan.

9. Kabupaten Cilacap (Jateng) Rp62,679 miliar per bulan.

10. Kabupaten Jember (Jatim) Rp61,920 miliar.

11. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp60,524 miliar per bulan.

Bukan jumlah yang kecil! Karena itu pengaruhnya pada usaha dan perekonomian di daerah juga cukup signifikan.

“Potensi gagal bayar pada proyek-proyek saja  bisa mencapai 10-20%,” ujar Maulana Sebastian seorang pengusaha di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat.

DAU

Tentunya banyak jenis proyek yang terkena dampak penundaan dan pemotongan anggaran ini.  Penundaan dan pemotongan anggaran selanjutnya pun sudah membayangi. Tak kurang dari Wakil Presiden M Yusuf Kalla telah mengindikasikan kemungkinan pemotongan lebih lanjut.

Bagitulah, riba pada akhirnya akan membawa kehancuran. Sudah saatnya masyarakat berupaya untuk melepaskan diri dari segala bentuk riba, termasuk menolak langkah pemerintah yang setiap tahun terus-menerus menambah utang berbunga dari para bankir.