Brunei, Negeri Pluralis yang Bersyariat Islam

653
Di Brunei, seperti di Indonesia dan Malaysia, sejauh ini syariat Islam diterapkan hanya secara sangat terbatas pada masalah personal, yakni dalam hukum pernikahan dan waris. Ketika Sultan Bolkiah memperluasnya ke masalah pidana beberapa pihak yang anti-Islam mencela tindakan itu sebagai mengabaikan hak sipil dan hak asasi. Sebagian lagi  menyatakan bahwa tindakan Sultan Bolkiah ini beralasan politis untuk mengkonsolidasikam kekuasannya.
Tapi, melongok stabilitas politik negeri itu selama 50 tahun terakhir, dan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduknya, dengan   GNP/Kapita sekitar 25.000 USD, alasan politis sebagaimana dituduhkan itu sangatlah kecil. Di Brunei  hak warga untuk memiliki harta juga sepenuhnya dijamin, dengan tanpa dipajaki sedikitpun, kecuali zakat yang diwajibkan syariat Islam, yang hanya ditarik sekali setahun sebesar 2,5%. Sultan Bolkiah pun menegaskan bahwa penerapan syariat Islam adalah untuk ”memenuhi kewajiban kita kepada Allah SWT.” Dan  bahwa tindakan itu merupakan “bagian dari langkah besar sejarah Burnei Darussalam”.
Ada sejumlah hal yang perlu umat Islam pahami dan renungkan dari peristiwa penting ini.
Pertama, penduduk negeri Brunei yang majemuk, dengan warga muslim hanya 67%,  sama sekali tidak menjadi penghalang bagi ketaatan kepada hukum Allah SWT dan Rasul SAW. Sebagai ulil amri, yakni sultan yang dipandu oleh para fuqaha, Sultan Bolkiah dan rakyat Brunei mencontohkan kepada kita jalan kembalinya dan cara menegakkan syariat Islam. Penerapan syariat Islam tidak memerlukan keputusan parlemen dengan undang-undang atau Perda, tapi melalui titah seorang ulil amri, yaitu seorang sultan, yang didampingi oleh Dewan Shura.
Kedua, tata pemerintahan Islam, dijalankan melalui Personal Rule, bukan sebuah komite, dan dipimpin oleh seorang sultan, bukan oleh presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilu. Ini perlu dipahami dan dimengerti dalam konteks maraknya munculnya kembali kesultanan-kesultanan di Nusantara, termasuk di Indonesia akhir-akhir ini. Sultan bukanlah sekadar gelar atau jabatan, melainkan tugas dan kewenangan yang diatur di dalam syariat Islam. Kesultanan Brunei memberikan contoh mutakhir tentang hal itu kepada kita.
Tiga, sampai saat ini, kita memang baru mendengar pelaksanaan syariat Islam di Brunei itu belum termasuk urusan muamalah, di mana unsur pokok yang peling penting adalah diharamkannya riba. Pemakan riba, pemakan timbangan,  seharusnya masuk di dalam kanun itu, dan harus  dihukum berat. Dan itu berarti pelarangan bank, dengan segala produknya, termasuk uang kertas.  Langkah ini  pada akhirnya harus ditempuh, karena syariat Islam tidak bisa dijalankan hanya sepotong-sepotong.
Keempat, meski syariat muamalah belum ditetapkan untuk diterapkan kembali, ketentuan tentang hukum pencurian dan diyat, secara otomatis mengharuskan dicetak dan digunakannya kembali Dinar dan Dirham. Sebab hanya dengan Dinar dan Dirhamlah nisab dan nilai hukuman atas kejahatan mencurai dan yang mengharuskan diyat dapat ditentukan. Nisab hukum potong tangan adalah 0,25 Dinar atau 3 Dirham. Diyat, untuk penghilangan nyawa, adalah 1000 Dinar.  Dan, memang, dalam Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, Sultan Bolkiah  telah menetapkan nisab potong tangan dan diyat ini dalam Dinar emas, yaitu 1 Dinar (lebih ringan dari ketetapan Rasul SAW, yaitu 0,25 Dinar atau 3 Dirham) dan 1000 Dinar.
Kelima, bercermin dari keputusan dan tindakan Sultan Bolkiah, kita melihat beberapa orang sultan lain di Nusantara – Sultan Bantilan II di Sulu (Filipina Selatan), Sultan PRA  Arief Natadiningrat di Kasepuhan, Cirebon, dan Sultan Mudaffar Sjah II (alhamrhum) di Kesultanan Ternate Ternate,  serta Sultan Huzrin Hood  (KBDM) Bintan, telah mencetak dan mengedarkan Dinar dan Dirham. Zakat juga telah mulai ditarik dan dibagikan dalam bentuk Dinar dan Dirham. Pasar-pasar terbuka, dengan muamalah dengan Dinar dan Dirham, pun  telah mulai berjalan.
Para Sultan inilah yang akan menyelamatkan rakyat dan umat di masa depan, di tengah mulai runtuhnya sistem kapitalisme riba, yang kita saksikan hari-hari ini. Humanisme, produk keangkuhan manusia, telah terbukti gagal menyejahterakan manusia. Kita memerlukan hukum Allah SWT dan Rasul-Nya. Syariat Islam bukan cuma soal ibadah, tapi juga muamalah sehari-hari.  Dan, seperti ditunjukkan oleh Sultan Bolkiah, dan sultan-sultan lain di atas, merekalah yang akan kembali menegakkan syariat Islam di bumi ini. Tugas dan kewajiban kita, rakyat dan umat Islam, adalah mendukung, mendengar, dan mentaati mereka, para ulil amri, yang dipandu oleh para fuqaha.