Dinar Emas, Solusi Dana Haji

2051

Ramainya pembicraan dana haji saat ini mengungkapkan bahwa dari setoran pelunasan haji terkumpul sekitar Rp 6 triliun/tahun. Dan karena waktu tunggu giliran berangkat yang telah mencapai bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, selalu ada “sisa” dana tersimpan, saat ini mencapai hampir Rp 100 triliun.

Maka,  dana tersebut dirasa perlu dikelola untuk “diproduktifkan” dan  menghasilkan tambahan. Pembenarnya hasil investasi tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, antara lain dalam bentuk Dana Abadi Umat. Selain itu sebagian lagi dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk “subsidi”,  berupa  layanan.  Itu sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru.

Bentuk Investasi

Sejauh ini Menteri Agama, sebagai penanggung jawab dana haji,  mengambil jalan paling “aman” dalam menginvestasikan dana tersebut. Uang tersebut “dititipkan”  ke Menteri Keuangan dalam bentuk sukuk berjangka, selain deposito tentunya.   Dari  sukuk  triliunan rupiah uang jamaah tersebut  didapat imbalan  esekitar 8 persen/tahun.  Masalahnya  selama mengendap bertahun-tahun nilai uang tersebut terus merosot terdepresiasi.  Meski mendapat tambahan sebesar 8  persen kenyataannya biaya ibadah haji dari tahun ke tahun masih terus naik cukup besar.

Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, hasil  perolehan dari sukuk yang dibeli dari uang jamaah tersebut hanya sebagian kecil yang dikembalikan kepada yang berhak, bentuknya pun  “layanan” yang tidak terukur. Kedua, nilai perolehan tersebut tidak mengimbangi besar depresiasi mata uang mengendap yang semakin lama semakin besar merosotanya.   Alhasil  biaya naik haji makin mahal, sementara layanan tidak  membaik.

Masalah lain muncul karena kita dipaksa membelanjakan sebagian besar dana dalam bentuk dolar AS dan riyal Saudi – yang keduanya sebenarnya sama,  riyal Saudi diikat secara tetap terhadap dolar AS. Hal ini berisiko besar sewaktu-waktu nilai kurs dolar AS  berubah, dengan kecenderungan rupiahlah  yang selalu  merosot terhadap dolar AS, dan bukan  sebaliknya.

Tentang investasi sukuk itu sendiri juga mengandung masalah  mendasar. Pertama, instrumen finansial ini tidak bebas dari riba, meski disebut sebagai sukuk atau obligasi syariat. Semua tetap mengacu dan menginduk pada industri finansial berbasis riba lainnya. Kedua, terutama belakangan ini,  industri keuangan jatuh-bangun, instrumen ini sama sekali tidak aman dan dapat leleh sewaktu-waktu, meski “dijamin” oleh pemerintah.

Rupanya pemerintah justru berjalan lebih jauh lagi. Dengan undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang pengurusnya baru dilantik 2016 lalu, investasi  dana haji  akan makin digenjot.   Ide terbaru dari Presiden Jokmowi adalah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Bagi kepentingan  umat, tentu saja, ini bukan solusi. Bahkan nambah masalah. Selain justru menenggelamkan lebih jauh ke dalam sistem riba, penggunaan dana haji  sebagai sumber utang baru pemerintah, akan berimplikasi peningkatan pajak di kemudian hari.

Karena itu harus dicari cara yang bukan saja  benar-benar  aman, tetapi juga membawa berkah. Ukurannya ada tiga: bebas depresiasi,  bebas riba, dan memberi keuntungan terbaik.  Instrumen yang memenuhi   ini adalah: wujudkan dan kelola dana haji  dalam Dinar emas dan Dirham perak.

Dana Haji Dinar Dirham

Usulan ini  didasari oleh penelitian dan perhitungan yang sangat meyakinkan secara empiris.  Dari data selama sepuluh tahun (2000-2010) terbukti bahwa biaya ibadah haji  dalam dolar AS rata-rata naik 3.5%, dalam rupiah  naik 5%, tetapi dalam Dinar emas turun (-) 8%/tahun. Artinya  kalau rupiah dan dolar AS terus terdepresiasi, Dinar emas  justru terapresiasi.

Dalam rupiah keuntungan atas apresiasi Dinar emas untuk biaya ibadah haji ini totalnya 13%/tahun, dalam dolar AS 11.5%/tahun.  Angka ini lebih dari dua kali lipat  perolehan  sukuk yang hanya 6 %, dengan hampir tidak ada risiko, dan sama sekali  bebas dari  riba.   Dari data empiris ini juga terbukti Dinar emas jauh lebih baik dan aman  ketimbang dolar AS.

Data empiris ini pun telah divalidasi dengan hitungan proyeksi  sampai  2020. Di sini kita ambil empat  titik waktu saja, yakni 2011 dan 2012 yang sudah kita lewati, serta  2015 dan 2020.  Sesuai dengan proyeksi biaya ibadah haji  (BPIH)  dalam rupiah pada  2011  dan 2012,  terus naik dibanding 2010. Dalam Dinar, juga sesuai proyeksi,  terbukti turun,  bahkan lebih besar dari proyeksi semula.  Pada 2012  ini BPIH  cukup dibayar dengan 16 Dinar,  padahal  proyeksi semula  19 Dinar (pada 2010 masih 23 Dinar, 2011 seharga 21 Dinar). Kurs Dinar saat ini sekitar Rp 2.340.000/Dinar.

Proyeksi yang diambil saja dua titik, yaitu 2015, BPIH akan mencapai sekitar Rp  44.4 juta dan 2020 akan menjadi Rp 56.7 juta.  Dalam dolar AS kita peroleh BPIH sebesar  4.218 dolar (2015) dan menjadi 4.890 dolar (2020).  Dalam Dinar, sebaliknya, kita  peroleh BPIH yang terus-menerus makin murah secara signifikan, yakni 15.1 Dinar (2015), dan turun lagi jadi  hanya 9.9 dinar (2020). Terbukti tahun 2016 lkalu, BPIH sebesar Rp 34.65 juta dalam dinar hanya  14.8 Dinar.   Ini kalau keadaannya stabil. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa depreasiasi semua mata uang kertas semakin besar angkanya.

 

Butuh Keteguhan

Secara matematis, baik dari prakiraan di atas kertas maupun  hitungan empiris, pengelolaan dana haji dalam  Dinar emas adalah pilihan terbaik. Cara ini  aman dari risiko finansial, terbebas dari riba, dan memberi manfaat dan keuntungan jauh lebih besar. Penggunaan Dinar emas, dan pasangannya Dirham perak, untuk keperluan dana haji  juga akan mengeskalasi  penerapan Dinar emas dan Dirham perak yang telah berlangsung selama ini secara signifikan untuk memperkokoh perekonomian bangsa ini.

Secara teknis penerapan Dinar dan Dirham sudah berlangsung dengan sangat baik di masyarakat, meski masih dalam skala kecil.  Tentu, ada beberapa hal  teknis lain yang perlu disiapkan untuk keperluan pengelolaan dana haji ini, misalnya soal volume pencetakan dan distribusinya, mekanisme penyimpanannya, mekanisme pembayaran, dan sebagainya. Tetapi ini soal kecil. Yang dibutuhkan hanyalah keteguhan umat Islam  menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW untuk meninggalkan riba  dan menjaga amanah umat.