Fee Isi Ulang Uang Elektronik adalah Riba

4642

Bank Indonesia menyatakan akan mengkaji pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik atau e-Money. Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, otoritas moneter akan mengizinkan setiap perbankan untuk menarik biaya bagi pengguna e-Money yang melakukan isi ulang atau top up.  Tujuannya, tentu saja, untuk menambah pendapatan perbankan yang menyediakan fasilitas tersebut.

Besarnya biaya  pengisian kembali uang elektronik itu dikabarkan antara Rp 2000-Rp 2.500 setiap proses pengisian. Dengan cakupan  penggunaan uang elektronik yang semakin luas, dan dalam berbagai hal dipaksakan, serta jumlah pemakainya yang semain besar, total uang yang diraup oleh perbankan bica mencdapai triliunan rupiah setiap tahunnya.  Bahkan sebelum ada keputusan resmi BI pun beberap abank telah mulai menerapkan penarikan biaya isi ulang uang tersebut.

Persoalan yang lebih serius adalah bahwa pengenaan biaya isi ulang uang elektronik ini merupakan salah satu bentuk riba. Jadi haram hukumnya.

Menurut Peraturan BI uang elektronik adalah “alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
  2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
  3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.“

Selanjutnya disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik  pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Jadi, ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya, samja dengan uang fiat bersangkutan yang ditukar bentuknya saja.

Dengan demikian, pengisian ulang, atau top-up, adalah bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama. Dari segi syariat Islam ini masuk dalam hukum saraf, yang mengharamnya adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai, atau penundaan waktu penyerahan, pada salah satu pihak, menimbulkan riba. Yang pertama adalah riba al fadl dan yang kedua adalah riba an nasiah.

Pertukaran sendiri sebenarnya merupakan  transaksi yang terjadi melalui pergantian suatu benda dengan benda yang lain. Benda-benda ini bisa sejenis bisa berlainan jenis. Syariat Islam membedakan keduanya. Pertukaran  benda berlainan jenis disebut sebagai jual-beli (al buyu), sedangkan bila yang dipertukarkan benda  sejenis, dinamakan pertukaran (sarf). Keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Rasul SAW bersabda:

Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba.    (HR Muslim)

Hadits di atas berlaku bagi penukaran benda sejenis: emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, garam dengan garam, tepung dengan tepung. Syarat sahnya adalah harus sama nilai dan takarannya,  dan dilakukan secara  kontan. Bila salah satu berlebih, atau salah satu ditunda penyerahannya, muncullah unsur riba. Pada yang pertama riba karena unsur tambahan disebut riba al fadl. Pada yang kedua riba karena unsur penundaan disebut riba an nasiah.

Jadi, jelaslah pada penukaran uang rupiah menjadi uang elektronik rupiah juga, yang dikenai biaya dari salah satu pihak, mengandung riba – dalam hal ini, bila dilihat dari ”nilai” nya, adalah  riba al fadl. Lebih mendasar lagi, kedua jenis rupiah itu sendiri, pada hakekatnya tidak memiliki nilai intrinsik, tidak ada asetnya, saat ditransaksikan keduanya ghaib, dan keduanya secara hukum, merupakan surat utang. Maka, bertransaksi dengannya adalah  tidak kontan, ada penundaan yang terlarang, yakni riba an nasiah.

Maka, penggunaan uang elektronik, mengandung dua riba sekaligus: al fadl dan an nasi’ah.