Inilah Hukum Voucher Berhadiah

659

Bagaimanakah hukum voucher, yakni secarik kupon, yang acap dibagikan oleh suatu pihak dengan nilai tertentu?

Halal, tapi tidak disukai.

Dalam fiqih kupon semacm  itu yang disebut sebagai dayn. Namun seharusnya dayn spesifik mengacu kepada ayn atau komoditi tertentu. Misal 2 kg beras atau 4 liter jagung, bukan “senilai Rp 50.000”.

Voucher haram kalau jadi alat tukar secara umum. Ini pernah terjadi di zaman Khalifah Marwan ibn Hakam yang kemudian ditegur oleh Zaid bin Tsabit dan dirazia dari pasar. Riwayatnya sbb:

Dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik, dalam Al Muwatta  kita mengetahui bagimana Zaid ibn Thabit, seorang Sahabat senior yang masih hidup meminta Khalifah Marwan ibn al-Hakam, untuk merazia kupon  atau sukuk yang digunakan sebagai alat tukar. Sejenis voucher di masa kini.

Selengkapnya, kutipan dari Imam Malik, adalah sbb:

Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik bahwa ia mendengar tentang kuitansi  (sukuk) yang diberikan kepada orang-orang di masa Marwan ibn al-Hakam untuk produk-produk di pasar al-Jar. Orang-orang memperjualbelikan kuitansi (sukuk)  sesama mereka sebelum  mereka menyerahkan barang. Zayd ibn Thabit dan seorang Sahabat rasulullah saw, pergi kepada Marwan ibn al-Hakam dan berkata,

’Marwan! Apakah kamu telah menghalalkan riba?’

Ia berkata, ’Saya mohon perlindungan kepada Allah! Apakah itu?’

Ia berkata, ’Kuitansi (Sukuk) ini yang diperjualbelikan orang sebelum mereka menyerahkan barang.’

Marwan kemudian mengirim para  petugas untuk mengikuti mereka dan merampas kuitansi-kuitansi itu dari tangan mereka dan mengembalikannya kepada pemiliknya.”

Uang kertas itu dulunya voucher semacam itu. Dayn-nya emas atau perak. Tapi dijadikan alat tukar umum. Kemudian emasnya dihilangkan. Sekarang malah cuma berupa bit komputer. Tapi status legalnya tetap sebagai ‘janji utang’. Haram hukumnya jual beli dengan janji utang.
Makanya uang kertas itu haram hukimnya.

Kembali ke voucher di atas, halal buat mengambil barang sesuai dengan nilai yang ditentukan. Tapi tetap bermasalah. Harusnya voucher itu spesifik misal senilai 2 kg beras atau 3 kg telor. Bukan dalam nilai rupiah yang daya nilainya berubah-ubah.

Pada 1997 voucher itu dapat ditukar dengan 25 kg telor. Pada 2017 ini hanya dapat ditukar dengan 2 kg telor saja.

Jadi, meski tidak haram, saya rasa makruh itu hukumnya. Dan waktunya harus ditetapkan. Misal hanya berlaku pada tgl 20 Juli 2017.