Klarifikasi dan Penjelasan Soal Analogi Dokter – Pemabok

3523
Di luar dugaan saya postingan status saya di Facebook yang secara otomatis di-share malalui akun Tweeter yang bunyinya: “Divaksin atau tidak adalah hak orang tua. Membahas vaksin dengan para dokter itu serupa dengan membahas miras dengan pemabok,” mendapat tanggapan begitu luas. Bahkan, PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menganggap tulisan itu sebagai pelecehan terhadap profesi dokter.
Malam ini saya dihubungi beberapa media, antara lain  kumparan (kumparan.com), limasaudara.com, detik.com, dan panduankonsumen.com. Saya sampaikan klarifikasi bahwa  tulisan tersebut adalah bentuk  perhatian umum saya terhadap masalah vaksinasi yang berlangsung selama ini.
Karena , masalah vaksinasi cukup kontroversi.
Berikut kutipan lanjutan dari kumparan.com.
“Ada isu halal dan haram. Ada isu keamanan dan risiko. Ada isu efektifitas. Dalam ketiga isu itu belum terjawab tuntas. Ada pro dan kontra,” kata Zaim saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (4/8).
Maka dari itu, dia berpendapat vaksin tidak boleh diwajibkan, apalagi dipaksa. Menurutnya masyarakat memiliki hak untuk memilih untuk melakukan vaksinasi atau tidak terhadap anaknya dan itu harus dihargai.
“Dan masyarakat banyak punya pilihan. Kan isu pokoknya soal kesehatan masyarakat dan imunisasi. Jadi jalannya bukan cuma vaksinasi,” ujar dia.
Dia pun kaget dengan respon dari PB IDI yang ditanggapi secara luar biasa. Menurutnya, PB IDI menanggapi tulisan dia dengan emosi, sehingga nalarnya menjadi tumpul.
“Mosok saya dibilang menyerupakan dokter sama pemabuk dan vaksin sama miras. Pada tidak bisa baca dan mengerti analog,” tuturnya.
Dia mengatakan maksud dari analogi tersebut adalah relasi antara dokter dan vaksin serupa dengan relasi antara miras dan pemabuk. Sehingga jika membahas vaksin dengan dokter dengan yang berkepentingan, yaitu pihak pemakai, maka menjadi tidak netral.
“Serupa dengan bahas miras dengan pemakainya, yaitu pemabuk,” ucapnya.
Saya juga katakan bahwa masyarakat karena itu, di tengah kontroversi, memerlukan rujukan yang netral. Yang tidak berkepentingan. Hingga masyarakat bisa memilih divaksin atau tidak secara informed. Harap diketahui bahwa saya, sejak di YLKI dulu, sebagai aktivis konsumen selalu mengamati dan bersikap kritis terhadap perkembangan dunia layanan medis dan kesehatan.
Demikian klarifikasi dari saya. Semoga maklum.