Kurangi Mudik Lebaran, Ada Yang Lebih Besar

400

Tradisi mudik  setiap tahun bukanb semakin baik kondisinya, tidak menjadi lebih nyaman, ataupun aman.l   Kecelakaan selalu terjadi dengan  korban begitu banyak. Beberapa tahun lalu sampai hampir 1000 nyawa melayang. Angka yang dahsyat, bukan?  Terbukti jalan tol yang ditambah terus tidak mengubah apa-apa juga.  Maka, kita harus hentikan kondisi ini.

Secara fisik elemen pokok mudik hanya dua, yaitu sarana jalan dan moda transportasi.   Jalur utama pemudik adalah Pantura, dengan jalur tengah dan jalur selatan sebagai  jalur kedua dan ketiga.  Konsentrasi selalu terjadi di sini, karena kedua jalur lain tidak memadai.  Karena itu, pemerintah harus meningkatkan kondisi  jalan, lebar maupun kualitasnya, pada kedua jalur tersebut.  Karena tambahan tol buktinya hanya menguntungkan yang empunya jalan. Rakyat tetap kebaian macet berjam-jam lamanya.

Hanya saja, kondisi ini hanya ideal pada keadaan normal, dan tetap tidak memadai pada  waktu mudik lebaran.  Kondisi seperti itu  tidak bisa dipaksakan.  Paling  pemerintah hanya bisa menjamin setiap  musim mudik  tidak ada lagi ruas yang tidak siap seperti selalu terjadi sampai saat ini.  Artinya elemen sarana dan prasarana jalan yang harus diutamakan  ke depan  adalah kedua jalur pilihan di atas.

Elemen kedua adalah moda transportasi, dan yang  harus mendapat perhatian khusus adalah digunakannya kendaraan roda dua (motor)  untuk mudik. Secara teknis   motor  tidak layak, dan seharusnya dilarang,  untuk mudik lebaran.  Apalagi dimuati lebih dari dua orang plus barang bawaan. Akibatnya 75% dari insiden kecelakaan terjadi pada kendaraan motor ini. Begitu juga korban meninggal terbanyak berasal dari sini.

Perhatikanlah bahwa motor, bahkan bajaj dan  motor gerobak,   mulai banyak digunakan untuk mudik, hanya sejak Krismon 1998 lalu. Lebaran kemarin lebih  dari 30% pemudik, dengan jumlah lebih dari 2.5 juta motor, bersaing secara liar di jalalan saat mudik. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.  Sebelumnya amat jarang motor untuk mudik, kecuali oleh mereka yang avonturir dan hobi  saja.

Ini jelas terkait langsung dengan daya beli, untuk tidak mengatakan kemiskinan, masyarakat yang terus merosot sejak Krismon itu.  Bandingkan dengan kereta api yang paling nyaman dan aman, sangat sedikit digunakan. Juga bus-bus umum. Sebab harga tiket semakin tidak terjangkau.  Ironisnya, “membeli” motor hari ini  jauh “lebih murah” ketimbang membayar harga tiket KA atau bus, karena  fasilitas utang (kredit)  yang  diumbar.

Jadi, kewajiban pemerintah yang paling mendasar adalah meningkatkan daya beli masyarakat, hingga mampu membeli tiket bus atau KA. Inflasi yang memiskinkan harus dihilangkan. Salah satu cara  yang secara efektif dapat dilakukan, bahkan oleh masyarakat sendiri, adalah mengurangi penggunaan uang kertas, dan beralih ke mata uang Dinar emas dan Dirham perak, yang kini mudah diperoleh dan lazim dipakai. Dinar emas dan Dirham perak bebas inflasi, dan karena itu akan mempertahankan, bahkan meningkatkan, daya beli  masyarakat.

Solusi lain adalah ditingkatkannya sebanyak mungkin kegiatan mudik bersama, yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan oleh sejumlah pihak. Kerahkan dana  CSR (Corporate Sosial Responsibility) perusahaan swasta maupun BUMN untuk penyediaan bus dan KA   bagi  pemudik.  Tentu kapasitasnya terbatas, tapi setidaknya akan sangat membantu mengurangi kepadatan dan risiko perjalanan.

mudik

Tradisi Dua Lebaran

Selain beberapa persoalan  di atas ada  hal lain yang dapat dilakukan, melalui kebijakan pemerintah pula hingga efektif, yaitu mengubah tradisi mudik kita. Di mana pun di dunia ini masyarakat memiliki tradisi libur dan melakukan perjalanan, meski mudik boleh jadi adalah khas masyarakat kita. Dan pemerintah memberikan kesempatan itu dengan leluasa. Libur musim panas dan musim dingin, misalnya, masing-masing dapat dinikmati sekurangnya dua pekan. Baik pekerja maupun anak sekolah mendapatkan kesempatan yang sama. Maka, libur lebaran, seharusnya diberikan juga selama dua pekan (artinya 10 hari kerja).

Libur lebih panjang memberikan kesempatan bagi pemudik untuk melakukan perjalanan secara bergiliran, misalnya mulai dari H-5. Saat ini mudik selalu menumpuk pada H-3 s.d H-1, dengan segala akibatnya, karena  libur lebaran secara resmi hanya diberikan dua hari, ditambah cuti bersama dua hari. Jadi, kondisi dan situasi rutin tahunan  yang sudah tidak bisa ditolerir dan seolah tak ada solusi itu, adalah hasil dari kebijakan kita sendiri. Bukan sesuatu yang  tidak bisa dihindari.

Tradisi mudik ini juga perlu dan dapat diubah dengan mejadikan lebaran  Idul Adha, sebagai liburan besar lainnya.  Untuk mengubah tradisi ini pemerintah harus membuat kebijakan baru,  dengan dua hal sederhana saja, yaitu memberikan libur Idul Adha sekurangnya sepekan. Kita tahu, secara syari’ah, perayaan Idul Adha berlangsung selama empat hari, yaitu hari H plus tiga hari tasyriq. Inilah saat-saat umat Islam dapat berlibur, sambil berpesta, dan mengenang hikmah dan ajaran peristiwa pengorbanan dua manusia pilihan, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail.

Selain memberikan hari libur tahunan lebih panjang untuk Idul Adha, pemerintah juga   perlu mengeluarkan kebijakan agar THR (Tunjangan Hari Raya) juga diberikan pada perayaan Idul Adha ini, hingga masyarakat dapat dengan lebih leluasa berlebaran dan berkurban, menyembelih dan membagikan daging kurban.  THR yaang diberikan pada saat Idul Adha akan lebihbermanfaat karena untuk pengelauran ibadah daripada yang diberikan pada Idul Fitri yang hanya lari ke belanjaan konsumtif .

Secara substansi Idul Adha seharusnya juga lebih dirayakan ketimbang Idul Fitri. Keagungannya, kemeriahannya, dan dampak sosialnya, jauh lebih bermakna ketimbang Idul Fitri.  Kalau Idul Adha menjadi hari raya dan liburan besar seperti Idul Fitri, maka masyarakat punya dua pilihan mudik. Segala persoalan ikutannya akan terurai dengan sendirinya.

Tridisikan mudik di Idul Adha, dan bukan  (hanya) di Idul Fitri.