Lebih dari Rp 11.000 triliun Dana WNI Parkir di LN!

571

Berdasarkan sumber-sumber resmi, dan kredibel, dana WNI yang berada di luar negeri sangat fantastis. Data versi Kementerian Keuangan menunjukkan minimal dana parkir di LN itu mencapai sekitar Rp 11.000 triliun. Angka ini mirip dengan versi Credit Suisse, RP 11.125  triliun.

Sedangkan data  versi Bank Indonesia jumlahnya sekitar Rp 3.000 triliun, hampir sama dengan versi McKinsey&Company, yang menyebut angka 250 miliar dolar AS. Terlepas dari nilai perbedaan antara Rp 3.000 triliun dan Rp 11.000 triliun di antara beberapa lembaga berbeda itu, jelas jumlahnya amatlah besar.

Data BI dan Kementerian Keuangan serta Credit Suiss serupa, sekitar Rp 11.000 triliun!

Pengamat Ekonomi dari UI, Faisal Basri, menyebutkan harta WNI yang ditempatkan di luar negeri tersebut bersumber dari beragam motif dan modus operandi. Ada yang legal maupun ilegal. Artinya termasuk uang korupsi, penggelapan pajak, under-invoicing exports, over-invoicing imports, dan pelarian modal (capital flights) yang diestimasi dari pos net errors and omissions dalam neraca pembayaran. Bentuknya pun beragam, yang berupa aset fisik maupun finansial.

Semula, itulah yang diincar dengan program Tax Amnesty, agar duit-duit itu “pulang kandang”.  Nyatanya? Sampai program itu berakhir,  Maret 2017 lalu, capaian amat sangat jauh dari target.

Seperti ditunjukkan oleh pengamat dari UI di atas, nilai harta yang dideklarasikan mencapai 4.866 triliun, sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Harta yang dideklarasikan itu setara dengan 365 miliar dollar AS atau tiga kali lipat dari cadangan devisa per akhir Februari 2017.

Lebih dari tiga perempat harta yang dideklarasikan adalah harta bersih dalam negeri, sedangkan harta bersih yang ditempatkan di luar negeri sebesar 21,2 persen. Yang sangat jauh dari target pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun adalah deklarasi harta bersih repatriasi, hanya 3 persen atau sebesar Rp 147 triliun.

Walhasil, Tax Amnesty malah berbalik arah, mengejar-ngejar wajib pajak gurem di dalam negeri. Sampai-sampai para pensiunan pun gelagapan!

Kezaliman pajak memang tiada bertepi.