LGBT, Penting dan Perlu Bagi Sistem Riba

2150

Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender (LGBT) adalah saudara kembar riba. Keduanya melawan fitrah. Keduanya tidak produktif. Keduanya kekejian yang akan menghancurkan masyarakat secara keseluruhan. Tapi keduanya saling memerlukan dan saling menguatkan. Karena itu oleh pihak-pihak yang berkepentingan bukan saja akan selalu dibela tapi distularkan, disebarluaskan. Dan, keduanya, adalah buah dari sistem politik demokrasi.

Demokrasi merupakan aras politik dari sistem perbudakan yang menghilangkan kebebasan pribadi paling hakiki yaitu kebebasan memiliki harta dan bertransaksi. Anda dilarang memeroleh nafkah, kecuali dengan membayar upeti, berupa pajak penghasilan dan seribu satu pajak lainnya. Anda hanya boleh bertransaksi dengan alat tukar fiktif tak bernilai, pulsa digital, yang dimonopoli oleh satu pihak dan dipaksakan melalui undang-undang negara produk demokrasi.

Dan berkeyakinan agama, juga terlarang dalam demorkasi. Kata sandinya adalah toleransi, yang makna sejatinya adalah pemberangusan agama-agama. Agama universalk yang diterima, satu-satunya, adalah kapitalisme. Riba dan segala perangkatnya. Anda menolak membayar riba, akan ditangkap polisi. Tapi menolak agama, adalah bagian dari kebebasan individu.

Dengan dihilangkannya seluruh kebebasan sosial dan kebebasan untuk memiliki ini maka satu-satunya milik yang tertinggal, yang tak mungkin dirampas, adalah tubuh Anda sendiri. Maka, itulah satu-satunya yang diberikan, dengan kebebasan untuk memperlakukannya sebebas-bebasnya. Melalui berbagai pengabsahan dan pembenaran, kebebasan seksual adalah ‘harta’ satu-satunya yang diberikan, dan dijamin keberadaannya.

Shaykh Dr Abdalqadir as Sufi mendiskripsikannya:
‘Seks menjadi keberadaan dan bukan perbuatan. Seks menjadi diri Anda, dan bukan perbuatan Anda. Inilah semua kebebasan yang akan Anda dapat. Anda tak bisa mendapatkan agama karena ini akan bertentangan dengan negara. Anda tak dapat memiliki kebebasan sosial karena boleh jadi Anda akan menolak uang kertas dan memilih alat tukar Anda sendiri.’

[T]he sexual becomes being and not doing. The sexual is something you are, not something you do. It is all the freedom you are going to get. You cannot have a religion because it will oppose the state. You cannot have social independence because you might reject paper money and choose your own means of exchange ’.

Ya, itulah kebebasan yang Anda akan dapatkan. Mau telanjang di jalanan, silakan. Mau kumpul kebo itu hak. Mau berbuat mesum di pinggir jalanan, bebas saja, asal tidak malu, dan rasa malu itu, sudah mudah dikikis. Dan mau bertindak lesbi, menjadi gay, AC/DC, itu soal selera dan pilihan.

Dalam konteks ini, ada sebuah artikel yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Judulnya Islamic Culture and Democracy: Testing the ‘Clash of Civilizations’ Thesis, karya Pippa Norris (John F Kennedy School of Government, Harvard University) dan Ronald Inglehart (Institue of Social Research, University of Michigan). Tulisan imuat jurnal ilmiah Comparative Sociology (Vol. 1, No 3-4, 2002), dan merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan secara masif: melibatkan ¼ juta responden di 75 negara di lima benua, dalam kurun enam tahun (1996-2001). Metodenya mereka sebut sebagai World Values Survey/European Values Survey (WVS/EVS).

Penelitian ini bermaksud endapatkan bukti akan tesis Samuel P Huntington (1996) tentang ’benturan peradaban’ yang kontroversial itu. Pada intinya Huntington mengatakan bahwa, selain jurang sosial (kaya dan miskin), ada jurang kultural di antara berbagai paradaban yang berbeda-beda di dunia ini. Selanjutnya ia mengatakan jurang kultural terbesar saat ini adalah agama, dan yang paling tajam adalah antara ’peradaban Barat’ sebagai warisan Kristen dan ’peradaban Islam’. Secara khusus, menurut Huntington, titik api perbedaan keduanya ada pada kultur politik, yakni penerimaan atas mesin politik demokrasi. Pada isu politik inilah, dalam interpretasi yang simplistis, potensi benturan peradaban akan terjadi antara ’Barat Kristen’ dan ’Islam’.

Norris dan Inglehart rupanya tidak menerima tesis Huntington begitu saja. Tentunya, sebuah hasil penelitian memberikan implikasi luas, termasuk dalam kebijakan politik kongkrit. Dalam kenyataannya pengaruh tulisan Huntington begitu besar. Dengan interpretasi politis simplistis di atas lahirlah program masif di seluruh dunia non-Barat: demokratisasi. Demi ’memperkecil jurang perbedaan’ dan ’mencegah benturan peradabaan’ program ini dilakukan, tentu saja, oleh negara Barat dengan dana yang luar biasa besarnya. Tujuannya untuk menyeragamkan seluruh sistem politik di dunia ini menjadi hanya satu, demokrasi, yang lain dianggap tirani.

Gelombang demokratisasi, boleh dikatakan, merupakan tema besar program politik Barat di seluruh dunia (khususnya di negeri-negeri Islam, Eropa Timur bekas Komunis-Sosialis), dalam dua dekade terakhir. Isu-isu hak asasi manusia, kebebasan berkespresi, liberalisasi politik, perkembangan masyarakat sipil (civil society), indoktrinasi politik pada warga negara lokal, dilaksanakan di semua lini. Semua bantuan asing, bahkan utang luar negeri dari rentenir seperti Bank Dunia dan IMF, pun ditujukan untuk program ’cuci otak, tangan dan kaki’ massal ini. Memang, tesis Huntington bukannya sama sekali tidak ada dukungan ’bukti ilmiah’. Survei Freedom House, sebuah organisasi yang tentu saja mendukung nilai-nilai liberal sesuai namanya, misalnya, menunjukkan dari tahun ke tahun negara-negara dengan mayoritas Muslim, adalah yang paling tidak atau kurang demokratis.

Norris dan Inglehart datang dengan keraguan: benarkah tesis Huntington ini, dan tepatkah ’terapi politik’ yang diberikan atas dasar tesis tersebut? Keduanya menelusuri agak lebih dalam tentang akar perbedaan kedua peradaban di atas yang dicarinya dari sumbernya, yakni proses modernisasi. Ini adalah tema besar sebelum demokratisasi yang diusung Barat ke Timur pasca Perang Dunia II sampai tahun 1980an. Ada perubahan atas dua nilai utama, menurut Norris dan Ingelhart, yang dibawa bersama modernisasi, atau kongrkitnya industrialisasi yang sesungguhnya adalah penerapan kapitalisme itu. Dua nilai utama itu adalah peran wanita dan kebebasan seks. Kapitalisme yang didasarkan pada nilai-nilai materialis, rasional, sekuler, yang dibungkus sebagai modernisasi itu, memang harus ditopang oleh permisifisme.

Dengan sendirinya, nilai-nilai agama, dianggap sebagai penghambat kapitalisme. Tapi, karena tidak mungkin menghapuskan agama-agama, maka yang dilakukan adalah mereformasi doktrin-doktrinya. Sasaran pertama, tentu saja, adalah agama yang dominan di Eropa saat itu. Datanglah ’reformasi katolisisme’ dalam dua ratus tahun pertama sejak lahirnya kapitalisme, dan sukses, dengan munculnya protestanisme yang mendukung kapitalisme. Giliran berikutnya, dalam satu abad terakhir ini, pembaruan Islam dilakukan dengan masif untuk melahirkan ’protestanisme Islam’, dan cukup sukses: mayoritas Muslim telah menerima riba (jantung kapitalisme) secara total dalam perbankan (Islam), dan, sebagaimana juga terbukti dari Norris dan Inglehart, mesin demokrasi dalam politik.
Kita kembali ke Norris dan Inglehart. Untuk mencari bukti-bukti yang lebih kongkrit, tentu dengan harapan bisa menghasilkan resep yang lebih cespleng, sebagai ’terapi kultural’ dari budaya dominan (Barat) kepada budaya pinggiran (Islam), mereka mengkontraskan sejumlah nilai-nilai budaya untuk dites di keduanya. Secara umum bukti ilmiah dari mereka adalah, seperti kata tesis Huntington, budaya memang berperan penting dalam peradaban, tapi sangat berbeda dalam empat kesimpulan.

• Pertama, praktis tidak ada perbedaan dalam perilaku politik (khususnya dalan kaitan dengan nilai dan praktek demokrasi) antara dua peradaban di atas.
• Kedua, ’benturan demokrasi’ kalaupun dapat disebut demikian, sangat potensial terjadi antara Barat dan Eropa Timur bekas Komunis, sebagai warisan Perang Dingin.
• Ketiga, dukungan masyarakat atas otoritas agama lebih kuat pada masyarakat Islam dibanding di Barat.
• Keempat, ada jurang budaya– yang diabaikan Huntington – justru sangat lebar antara Barat dan Islam: dalam nilai persamaan jender dan kebebasan seks. Jurang ini, bukan cuma lebar, tapi terus melebar, karena generasi muda di Barat secara seksual sudah semakin bebas, sementara generasi muda Islam masih sama kolotnya dengan generasi orang tuanya. Ini, kata Norris dan Inglehart, berkat sukses ’revolusi seks’ yang dilakukan di Barat sejak 1960an.

Jadi apa implikasi dari diagnosis ini? Para profesor kita tidak secara eksplisit memberikan resepnya. Mereka hanya mengatakan ‘segala klaim yang mengatakan bahwa ’’benturan peradaban’’ disebabkan oleh jurang nilai politik antara Barat dan Islam adalah keblinger; yang lebih didukung bukti ilmiah adalah karena perbedaan pandangan atas kebebasan seks’. Setelah ada konklusi ilmiah dari para pakar ini, para pengambil kebijakanlah yang lantas memberikan interpretasi dan mengambil tindakan politik.

GlobalDemokratisasi massal telah usai, pornografisasi massal (’revolusi seks’) harus dimulai. Maka, kampanye LGBT, bersamaan dengan proniografi dan porno aksi dalam berbagai wujudnya, harus semarak. Ratusan milyar rupiah dikucurkan untuk aneka rupa kegiatan yang menopangnya. Globalisasi LGBT tengah  mamacu diri.

Ini bentuk pemrograman sosial yang memang dikehendaki. Dan, tentu, ini hanyalah fenomena permukaan. Semuanya adalah untuk menggiring masyarakat agar cocok dan menopang kapitalisme. Agar status quo sistem Riba terjaga. Anda tak perlu memiliki kebebasan sejati, cukup kebebasan seks sebagai ganti.