Meluas di Indonesia, Pemaksaan Penggunaan Uang Elektronik

2550

Papan pemberitahuan yang berbunyi “Khusus Pembayaran dengan Kartu Elektronik”, yang terpampang di pintu-pintu gerbang tol, sebentar lagi tidak diperlukan lagi. Sebab, mulai November 2017, masyarakat pengguna jalan tol tidak lagi diberi pilihan car apembvayaran. Pembayaran tunai diharamkan sudah. Satu-satu alat pembayaran yang diterima adalah uang elektronik.

Ini adalah pemaksaan yang kedua kalinya, setelah hal yang sama dilakukan di lingkup Pemda DKI, khususnya untuk penggunaan jasa TransJakarta, dan sejumlah area perparkiran, seperti di Ragunan.  Transakasi tunai makin dipersempit.

Ini adalah bagian dari gerakan global para bankir memerangi pembayaran tunai. International Monetary FUnd (IMF) ada di balik perang melawan kebebasan bertransaksi secara tunai ini. IMF telah menerbitkan laporan The  Macroeconomics of De-Cashing, dan mengusulkan untuk menghapuskan uang tunai dan merekomendasikan sejumlah tindakan untuk untuk membatasi penggunan uang tunai ini.

De-cashing‘ adalah  “penghentian bertahap dari mata uang tunai dari peredaran dan penggantinya dengan konversi deposito.” Untuk mencapai tujuannya, laporan  di atas mengusulkan langkah-langkah tertentu yang mencakup:

“Menghapuskan mata uang dengan denominasi besar, memberlakukan plafon pada transaksi tunai, memperkenalkan persyaratan deklarasi mengenai pembawaan uang tunai masuk dan keluar negeri, melaporkan persyaratan pembayaran tunai melebihi jumlah yang ditentukan, dan bahkan jika melakukan transaksi tunai yang berlebihan.”

Jadi, pemaksaan penggunaan uang elektronikhanya salah satu bentuk konspirasi para bankir tersebut. Dan itu baru awalan semata.  Di berbagai negara uang dalam satuan besar juga mulai dihapus. Yang terakhir di India. Jumlah transaksi tunai juga telah di batasi dan dikriminalisasi, selebihnya harus melalui transfer bank. CitiBank telah memulai di  Australia, pada cabang tertentu, sama sekali melarang transaksi tunai. Di Rusia transaksi tunai bahkan akan dipajaki.

Dengan dihapuskan dan dihambatnya transaksi tunai, melalui berbagai cara itu,  maka kendali atas harta dan transaksi warga oleh bank akan semakin total. Ini adalah persiapan untuk tahap berikutnya yakni ditetapkannya bunga 0%, serta akan dilegalisasinya pembekuan uang (bail in) nasabah, saat terjadi suatu masalah dengan bank. Tanpa tunai warga sama sekali tidak bisa menghindari dari kebijakan jahat ini.