Kesultanan Bintan Darulmasyhur: Model Kembalinya Syariat Seutuhnya

368

Sesat Di Ujung Jalan, Balek Ke Pangkal JalanKetika  Sultan Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, menyatakan hendak menerapkan syariat Islam di negerinya beberapa waktu lalu, banyak pihak menyambutnya dengan positif dan menerimanya sebagai kabar gembira.  Namun, tidak sedikit, dan bahkan terdengar lebih lantang,  suara yang menentang dan mencelanya.  Bukan hanya dalam kata-kata dan tulisan, penentangan itu juga berbentuk tindakan, berupa gerakan boikot atas  jaringan usaha  milik keluarga Sultan Bolkiah,  di AS maupun di Eropa.

Reaksi negatif ini selalu muncul ketika syariat Islam ditampilkan ke permukaan sebagai realitas politik  – keputusan hukum yang akan dieksekusi dan bukan sekadar sebagai rujukan teoritis – menggantikan hukum positif buatan manusia. Akan tetapi, kita harus dudukkan secara jelas, bahwa  syariat Islam yang dipersoalkan itu sebenarnya baru sebagian dari  wajah syariat Islam, dan itu pun sisi   yang  dalam konteks kita hari ini  boleh jadi paling “kurang  penting”:  Hukum Jinayat.

Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah dalam pengertian modern sering pula diartikan sebagai kejahatan pidana atau kriminal.  Dalam kategori kejahatan pidana ini terkait langsung dengan hudud.  Hudud, bentuk jamak dari kata had, asal artinya “sesuatu yang membatasi di antara dua benda”.  Menurut bahasa kata had berarti al-man’u (pencegahan). Adapun menurut syar’i hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama.

Nah, begitu kata hudud terdengar,  muncullah gambaran umum ini: syariat Islam adalah cambuk, potong tangan, qisas, dan rajam.

Itu  bukan saja menimbulkan reaksi negatif tapi juga kesalahpahaman mengenai syariat Islam dan Islam itu sendiri secara keseluruhan.  Sebagaimana makna kata had yang disebut di atas, yakni membatasi, mencegah, maka hudud, atau jinayat, adalah standar terendah dalam pengaturan kehidupan kaum Muslim.  Dengan kata lain ia bisa tidak diperlukan sama sekali  atau, kalaupun diperlukan, merupakan langkah terakhir yang terpaksa dilakukan.

Rasul SAW mengatakan, “Al Din al Muamalah.”  Dinul Islam adalah perilaku.

Ada dua aspek lain dari Islam yang utama bagi  Muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu akhlaq dan muamalah.  Akhlaq adalah bagian dari proses kehidupan berislam itu sendiri. Sebab Rasul SAW sendiri menegaskan bahwa ia diutus untuk “menyempurnakan akhlaq”.  Allah SWT, melalui Rasul SAW, mengajarkan kita untuk  berlomba-lomba dalam kebajikan, Birr, yang dalam al Qur’an bahkan disejajarkan dengan Taqwa.  Bagian dari akhlaq adalah memuliakan tamu, menghormati orang tua, mendahulukan kepentingan orang lain, dan menjaga hak orang lain, hartanya, nyawanya, dan kehormatannya.  Dengan kata lain, ketika seorang Muslim telah sampai pada akhlakul karimah, ia tidak akan melanggar batas-batas, hudud, yang telah ditetapkan.

Bukankah Hukum Jinayat lantas tidak diperlukan?

Sedangkan muamalah, termasuk dalam soal pernikahan dan faraid, tapi yang paling pokok adalah urusan usaha dan jual-beli (perdagangan), haruslah berasaskan kepada keadilan transaksi. Pengurangan takaran dan timbangan adalah dosa besar. Riba, yakni penundaan dan penambahan yang dilarang dalam suatu transaksi,  adalah kejahatan luar biasa, sehingga Allah SWT menyatakan “Perang” terhadapnya.  Kontrak-kontrak usaha dan perdagangan, serta pengelolaan pasar-pasar terbuka,  diatur dan ditetapkan untuk mencapai hal itu, asas keadilan dan tercegahnya riba, unsur-unsur spekulasi dan judi.  Separuh pertama kitab Muwatta dari Imam Malik, yang merupakan kitab yurisprudensi pertama dalam sejarah Muslim, berisikan ketentuan ibadah, separuh kedua berisikan ketentuan muamalah.  Malangnya umat Muslim hari ini telah kehilangan separuh dari Dinul Islam ini,  syariat Muamalah. Hilang amalnya, maka hilang pengetahuannya.

Di sinilah sangat pentingnya upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh Sultan Haji Huzrin Hood, Sultan Bintan Darulmasyhur, dalam menegakkan syariat Islam. Sultan Huzrin tidak memulainya dari Jinayat, melainkan Muamalat, disertai dengan pembinaan akhlak masyarakatnya. Sultan beserta jajarannya setahap demi setahap menegakkan kembali pilar-pilar muamalat yang telah roboh seabad lamanya.  Bersamaan dengan itu upaya penegakkan ibadah yang berdimensi sosial luas, yaitu penarikan zakat, melalui Baitul Mal yang didirikannya.

Sultan mengajarkan dalam  amal nyata dan bukan dengan kata-kata tata cara berjual beli secara adil menggunakan alat tukar berupa ‘ayn, yakni Dinar emas dan Dirham perak. Juga pembayaran dan pembagian zakat dalam koin emas dan perak ini. Sultan membuka akses pasar bagi rakyat, melalui Pasar Sultan yang dibuka sepekan sekali. Dengan Dinar, Dirham, dan pasar rakyat, terbukalah pintu bagi penerapan kontrak-kontrak usaha dan komersial yang halal, shirkat dan qirad, yang akan mendahuli tegaknya pilar muamalat yang lain, yakni paguyuban produksi (gilda), dan karavan (perdagangan kolektif terbuka).

Secara bersamaan Sultan Huzrin juga  membina akhlak dan pengetahuan pemuda pemudi Bintan Darulmasyhur melalui Pendidikan Perwira. Dengan kurikulum yang didasarkan kepada al Qur’an dan sunnah Rasul SAW sebagaimana ditransmisikan melalui para suyukh dan mursyid Progam Pendidikan Periwa akan menuju kepada model pendidikan manusia Muslim yang lebih komprehensif melalui  pembangunan dan pengoperasin  wakaf Pesantren Muamalah.  Dari sini  akan lahir Muslim dan Muslimah dengan akhlakul karimah dalam  capaian tertingginya: ‘amar ma’ruf nahi munkar.

Di Kesultanan Bintan Darulmasyhur, di bawah kepemimpinan Sultan Haji Huzrin Hood,  kita tengah mendapati  model,  dan titik awal, penegakkan kembali syariat Islam dalam wajah yang seutuhnya.   Semoga Allah SWT memberkahi Sultan Haji Huzrin Hood dan seluruh rakyat Kesultanan Bintan Darulmasyhur  (KBDM) yang mendengarkan dan mentaatinya.

Buku Sesat di Ujang Jalan Balek ke Pangkal Jalan ini merupakan buku yang sangat penting, menggambarkan upaya penegakkan syairat, melalui pengamalam kembali muamalah dan siyasah di KBDM.