Negara adalah Wujud Sistem Riba

1237

Dalam ulasan sebelumnya [buku Di Ambang Runtuhnya Demokrasi] telah disebutkan bahwa kehidupan bernegara bangsa saat ini, dengan sistem politik demokrasinya, tidak lain merupakan sistem penindasan baru. Teknik dari penindasan baru ini adalah konstruksi negara fiskal, yaitu kolusi antara politisi dan para bankir. Rakyat, yang kemudian disebut sebagai warga negara, diperbudak melalui mekanisme utang piutang berbunga dan pemajakan. Baik itu utang piutang privat maupun publik.

Dalam sistem ini para politisi, yang diklaim sebagai ’wakil rakyat’ yang dipilih secara demokratis, memberikan hak monopoli kepada para bankir untuk mencetak uang kertas. Untuk keperluan itu mereka diberi izin untuk membentuk bank sentral. Sebagai imbalan bank menyediakan kredit (utang) untuk keperluan ’pembiayaan negara’ (tepatnya: proyek-proyek). Kita semua, tiap-tiap individu warga negara kemudian dipaksakan menjadi jaminan atas pengembalian utang-ribawi tersebut melalui pemajakan.

Pajak itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu pajak langsung yang ditarik secara tunai dari harta warga negara dan pajak tidak langsung (inflasi dan seignorage) yang secara riil dirasakan sebagai terus-menerus turunnya nilai tukar mata uang kertas. Ini berarti naiknya harga-harga komoditas dari waktu ke waktu. Kita akan membahas soal tipuan uang kertas ini di belakang nanti. Tiap-tiap tahun para politisi – artinya orang-orang yang Anda pilih melalui Pemilu itu – menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan dalih untuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pertahanan, dan sebagainya), dengan sejumlah tertentu untuk dibayarkan kepada diri mereka sendiri, dan terutama, kepada ’lembaga donor’, yaitu oligarki bankir internasional.

Negara menjamin kepada para bankir atas (pengembalian) utang ini dari pembebanan pajak kepada warga negara. Para bankir, tentu saja, dengan sangat mudah memenuhi kebutuhan biaya tersebut, berapa pun nilainya, dengan cara mencetak kredit ex nihilo: mencetak angka-angka dalam buku atau sebagai byte dalam layar komputer. Dari sinilah kita disodori suatu trick yang dikenal sebagai ’Utang Negara’ (Public Debt). Kalau bukan Bank Sentral negara nasional besangkutan sendiri maka jaringan perbankan internasional akan mengambilalih perannya sebagai financier tersebut.

Utang negara memberikan legitimasi bagi pemerintah yang berkuasa untuk memajaki rakyat. Mekanisme ini merupakan modus yang inherent di dalam negara konstitusional, demokrasi ataupun bukan. Fungsi utama konstitusi adalah memastikan tiap-tiap individu warga negara ini sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, lewat konstitusi inilah, warga negara dijaminkan dalam utang-piutang yang dilakukan oleh para pengelola negara, kepada pihak perbankan. Di sanalah bercokol kepentingan-kepentingan oligarki bankir yang mengendalikan keberlangsungan sistem ini. Negara fiskal dunia mencerminkan kapitalisme lanjut dan nihilisme, yakni terceraikannya otoritas dan lokasi, yang berimplikasi pada irelevannya negara bangsa dan kedaulatan nasional. APBN semata-mata menjadi wadah bagi penyaluran investasi para bankir ini.

Utang RIba Bunga Riba

Dalam konstruksi struktural (konstitusionalisme) semacam itu kapitalisme telah menjadi ortodoksi dalam kehidupan semua umat manusia saat ini, termasuk di kalangan Muslimin. Kapitalisme, di tengah ideologi ’kebebasan dan persamaan agama-agama’, sesungguhnya telah menggantikan agama-agama tersebut. Kapitalisme telah menjadi agama itu sendiri, dan menunjukkan dirinya sebagai agama yang paling dogmatis, intoleran, dan otoriter. Agama-agama lain yang sebenarnya justru dipandang sebagai penghambat utama kapitalisme. Mereka harus ditundukkan demi kapitalisme.

Dalam konteks ini ada slogan eufemistik yang acap disebut oleh para pengamat sebagai ’fundamentalisme pasar’. Ini menggambarkan watak ortodoksinya di satu sisi, tapi juga sebuah abstraksi yang samar-samar di lain sisi. Siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan ’pasar’ yang fundamentalistik tersebut? Kita tentu memerlukan jawaban yang jelas mengenai sosok ini.

[Temukan penjelasan detilnya dalam buku Di Ambang Runtuihnya Demokrasi, sumber nukilan ini].