Dari Mana Pembiayaan Pemerintahan (Bukan Negara) Islam?

1986

Sering ada pertanyaan: dari mana pemerintahan Islam membiayai dirinya, karena pajak dan hutang ribawi adalah haram? Kita tahu  hutang adalah sumber utama pembiayaan sistem politik modern, yakni negara fiskal, dan pemajakan massif, sebagai cara untuk membayar utang-utang ribawi dari perbankan tersebut.

Pertama-tama, kita dudukkan masalahnya dahulu.  Islam tidak mengenal negara, baik secara konseptual maupun pengalaman empiris , sejak zaman Rasululalh SAW. Negara adalah konsep dan realitas politik baru, hanya dikenal setelah Revolusi Perancis, abad ke-18. Gerakan nasionalisme, sebagai puncak dari konsepsi negara (bangsa), bahkan baru subur di abad ke-20.

Tiga pondasi  pokok negara modern adalah konstitusi, kelas politisi, dan perbankan nasional  (dengan  uang kertas,  utang publik, dan kemudian pemajakan). Ketiganya tidak dikenal dalam Islam, bahkan tidak dimungkinkan. Secara syar’i ketiganya adalah haram hukumnya atau sama sekali tidak dikenali.  Konsekuensi dari utang ribawi ini adalah pemajakan massif di atas.

Kaum Muslimin harus mendasarkan diri kepada hukum syariat, bukan hukum buatan manusia, yakni berpegang kepada Qur’an dan Sunnah. Ini diejawantahkan melalui fiqih dan perangkatnya:  amir, mufti, qadi, muhtasib,  dan sebagainya. Muslim hanya mengenal para eksekutif dan yudikatif, tidak ada legislatif. Jadi, dalam masyarakat Muslim, tidak dikenal kelas politisi (yang dipilih melalui kekuatan uang, di  balik Pemilu).

Dan, pondasi lainnya, adalah diharamkannya riba. Jadi, mustahil dikenal lembaga riba massif, bank sentral, denmgan uang kertas dan utang publik ribawinya. Utang dengan bunga ber bunga inilah yang kemudian melahirkan pemajakan yang sangat zalim. Sistem uang kertas, atau fiat, itu sendiri adalah kezaliman.  Simbol  aritmatik tanpa nilai tapi dipaksakan sebagai alat tukar bernilai.

Jadi Islam adalah pemerintahan tanpa negara dan perdagangan tanpa riba.

Maka, pemerintahan Islam itu sangat ramping, tak sampai jutaaan orang yang harus mengelolanya menjadi ‘pns’ (pegawai negeri sipil)  yang sangat membebani (contoh nkri: 4 juta orang lebih). ‘Belanja rumah tangga negara’ tak banyak diperlukan. Tak ada beban utang berbunga, yang zalim (nkri rp 4200.000.000.000.000), karena riba diharamkan, dan utang-piutang adalah urusan privat.

Dalam negeri Muslim hampir tak ada penjara, yang sangat mahal, dan sesungguhnya tidak efektif mencegah kejahatan. Semua hukuman spontan dan kontan dengan hudud dan qisash. Para qadi akan menyelesaikan setiap kasus dalam waktu sangat cepat. Tidak ada model peradilan yang rumit, dengan banding, kasasi, poeninjauan kembali dan seterusnya. Setiap keputusan seorang qadi adalah inkracht!

Tak ada tentara bayaran, tidak diperlukan institusi “angkatan bersenjata negara”,  karena semua laki-laki Muslim adalah (calon) mujahid yang siap perang kapan diperlukan dengan sistem bagi hasil. Saat ada jihad mereka berperang. Dalam keadaan damai mereka kembali dalam urusan masing-masing, sebagai guru, tabib, tukang, pengrajin, dan sebagainya. Yang adalah adalah tentara jihad. Petugas-petugas keamaan yang diperlukan untuk sehari-hari tidak akan massif jumlahnya.

Sementara itu, gala sesuatu di-handle masyarakat sendiri dengan gotong royong, wakaf, sedekah. Contoh: banyak imaret-imaret yang menampung para pejalan, pedagang, serta faqir miskin. Sebelum dirampas oleh negara, 2/3 Istambul dulunya wakaf. Wakaf al azhar lebih besar dari apbn Mesir, di kesultanan-kesultanan di Nusantara tiap pojokan kampung ada wakaf. Sedekahbegitu subur , karena riba hampir tak ada. Masyarakiat makmur karena mengggunakan koin emas dan koin perak dalam transaksi hari-hari. Tiada inflasi. Tiada pemiskinan sistemik.

Adapun Baitul Mal sumber dananya dari jizya, kharaj, ghanimah dan fa’i, serta khumus, lalu ada luqathah, infak, dan zakat. Bisa ditambahkan pemasukan dari tindak balasan atas pungutan (semacam bea cukai) yang dilakukan terhadap kafir dhimmi yang mengenakan hal yang sama kepada muslimin. Baitulmal memastikan faqir miskin hidup nyaman. Tidak perlu segala bentuk asuransi yang basisnya pun riba dan judi.

Maka, menjadi kewajiban setiap Muslim untuk turut  mulai mengatasi kezaliman pajak dan negara di zaman ini, dengan meninggalkan riba. Hijrah. Bertahapmenggunakan dinar emas dan dirham perak. Jalankan muamalat, dengan pasar-pasar wakafnya. Awali semuanya dengan menegakkan amar. Berjamaah, berbaiah kepada seorang amir atau sultan. Lalu bersama-sama, secara setapak demi setapak, melaksanakan syariat Islam.

Sultan. Mufti. Qadi. Muhtasib. Naib. Amir al Bahr. Suq. Muamalah. Baitulmal. Dinar dan Dirham, serta Fulus. Tijarah. Dan berbagai kosa kata kehidupan kaum Muslimin kita kembalikan dalam realitas amal.

Hanya dengan menghadirkan yang haq itu, yang batil akan musna. Inilah janji Allah SWT.