Pengacara/Mantan Angggota DPR: Pemerintah Jokowi Izinkan Asing Obok-obok Indonesia

285

Entah ada hubungannya atau tidak dengan ramai-ramai hadirnya orang asing dalam Yayasan FBI (Forum Bayangkari Indonesia) di medsos baru-baru ini, rupanya pekan ini Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang mengizinkan pendirian dan pengoperasian organisasi massa asing di Indonesia. PP no 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing.

Kehadiran PP ini mendapat sorotan kritis dari Dr Maiyasyak Johan, pengacara senior dan mantan anggota DPR RI.  Menurut Dr Maiysyasak, jika dilihat dari spirit pasal 158 dan 159 KUH-Pidana, dan erbagai ketentuan UU yang lain seperti UU Imigrasi dan sebagainya, PP tersebut bertentangan dengan UU. 

“Melihat Kecenderungan seringnya Istana keliru dalam mengambil berbagai Keputusan, mengundang saya bertanya: Apakah Presiden R.I.dalam menandatangani PP No. 59 tahun 2016 yang membenarkan orang asing mendirikan Ormas di Indonesia tidak mendapat masukan dan bertanya kepada para stafnya: apakah ketentuan yang di atur dalam PP tsb dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada?” ujarnya.

ormas-china

Pertanyaan tersebut penting, kata  aktivis tersebut, agar jangan sampai Presiden blunder lagi. Untuk itu, menurutnya lagi, sebaiknya Presiden meninjau ulang dan membatalkan PP tersebut.  Sebab, banyak pihak yang akan mengajukan gugatan untuk membatalkannya.

Lebih jauh, PP tersebut dinilai  bisa merupakan bukti formal, bahwa pemerintah tidak menjadikan masalah kedaulatan nasional sebagai masalah serius yang mesti dijaga dan dipelihara – dengan membiarkan orang asing bisa mendirikan ormas di indonesia.

“Dengan kata lain, kita melihat, bahwa PP No. 59 tahun 2016 lebih merupakan pintu masuk asing untuk meng-obok-obok indonesia,” tandas Dr Maiyasyak Johan.

Nah, bagaimana sikap masyarakat sendiri?