‘Pemerintahan Jokowi Dusta Soal Defisit dan Utang’

520

Di saat Pemerintahan Jokowi tengah berburu uang haram dari Tax Amnesty, pada saat yang sama sebuah kebohongan besar yang lain tengah berlangsung. Pemerintah berburu utang luar negeri untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dan melakukan kebohongan kepada publik tentang besarnya defisit.

Menurut data publikasi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) defisit ditetapkan 2,7% GDP (batas maksimum 3 % GDP) atau sebesar Rp. 296,7 triliun. Dengan demikian pemerintah hanya boleh berhutang sebesar defisit yang ditetapkan dalam APBN tersebut. (buka link :http://www.kemenkeu.go.id/en)

Namun faktanya sejak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 Pemerintah Jokowi telah mencetak utang luar negeri pemerintah sebesar US$ 16,089 miliar atau Rp. 217,2 triliun (ini baru separuh tahun berjalan, bagaimana akhir tahun?).

Ditambah lagi sejak Januari sampai dengan September tahun 2016 Pemerintah Jokowi telah mencetak Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp. 186 triliun (ini baru kwartal III bagaimana akhir tahun?).

(Buka Link :http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx).

Jokowi16

Dengan demikian hingga hari ini pemerintah Jokowi telah menambah utang pemerintah sebesar Rp. 403,202 triliun (ini belum akhir tahun bos..). Jumlah ini sudah melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN 2016.  Dengan demikian berarti pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 yang menetapkan batas defisit maksimum 3 % PDB (pemerintah hanya boleh menabah utang Rp. 328,8 triliun).

Demikian peneliti dari Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, mengemukakan analisisnya.

“Atas dasar itu pemerintahan Jokowi sudah layak diturunkan karena dua alasan.  Pertama melakukan perburuan uang haram (uang narkoba, prostitusi, hasil cuci uang, hasil korupsi, dan bisnis ilegal lainnya) memalui Tax amnesty sebagaimana ditulis sebuah koran terkemuka di dunia The Economist yang menyatakan bahwa Indonesia  Tax amnesties: Making crime pay.

Kedua: Pemerintahan Jokowi juga telah melakukan kebohongan publik terkait defisit APBN dan utang pemerintah,” Salamuddin dengan tegas menambahkan.