Salah Kelola Wakaf, Masuk Jerat Riba

906

Suatu kali seorang ibu mewakafkan sebidang sawahnya  yang cukup luas, beberapa ribu meter persegi, kepada sebuah ormas Islam terkemuka di Indonesia.  Sesuai dengan keinginan sang wakif di atas tanah tersebut  kemudian didirikan sebuah balai kesehatan  masyarakat (Balkesmas), dengan sebuah mushola kecil di sebelahnya. Niat membangun sarana kesehatan ini bukan sebuah kebetulan, sebab di kecamatan itu, satu-satunya sarana layanan kesehatan yang memadai adalah sebuah rumah sakit (RS) – dengan fasilitas yang relatif lengkap – milik organisasi nonmuslim, yang telah beroperasi bahkan sejak misi  zending Belanda dulu.

Karena ghirah umat yang besar, Balkesmas itu maju dengan pesat. Sarana yang semula hanya untuk rawat jalan, mulai dilengkapi dengan satu-dua kamar rawat inap, tenaga medisnya pun tidak lagi hanya seorang dokter umum dan perawat.  Satu dua poli spesialis pun ditambahkan. Dalam waktu singkat pengunjungnya makin banyak, kebutuhan perluasan pun makin mendesak, maka atas dukungan wakaf tunai yang lebih luas dari  umat Islam setempat,   tanah di sekeliling Balkesmas berhasil dibeli. Luas areal Balkesmas itu bertambah beberapa kali lipat dari luas semula.  Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknisnya Balkesmas itu pun didukung penuh oleh sebuah RS Islam dari ibu kota propinsi (Jawa Tengah), yakni Semarang,  berupa tenaga maupun sarana medis.

Titik balik ini pun akhirnya  tiba: dengan ghirah,  yang bahkan semakin besar,  demi memajukan umat Islam dan mengurangi ketergantungan pada umat lain, para pengelola Balkesmas – tentunya sepersetujuan  ormas Islam bersangkutan selaku  nadhir wakaf– memutuskan meng-up grade Balkesmas itu menjadi rumah sakit penuh.  Tanah yang semula cuma beberapa ribu meter harus diperluas sampai beberapa hektar. Bangunan  yang semula kecil perlu diubah menjadi beberapa bangsal, peralatan yang sederhana tentu  harus dilengkapi dengan yang modern dan canggih.

rumah_sakit_wakaf

Persoalan mendasar pun muncul: dari mana uang miliaran rupiah harus diperoleh? Sumber dari sedekah umat pun  tidak lagi mencukupi,  kecuali bila dikumpulkan dalam waktu bertahun-tahun.

Solusi mudah pun diambil: dana pembangunan rumah sakit  dicarikan dari para bankir. Dengan senang hati mereka menyediakannya, tentu dengan prosedur dan syarat-syarat kredit perbankan, dengan sejumlah tambahan riba (bunga) dalam persentase tertentu. Dalam waktu tak terlalu lama, kini Balkesmas sederhana tersebut telah lenyap, berubah total, menjadi sebuah RS Islam modern. Hampir semua poli spesialis, dengan sarana medis canggih dan modern pendukungnya,  kini telah tersedia.  Maka, di kecamatan itu, kini berdiri sama megah, kalau tidak yang baru melampaui kemegahan yang lama,  dua buah rumah sakit   yang berbeda sesungguhnya hanya pada namanya – yang satu berbuntut kata ”Islam”, dan  satunya dari agama lain.

Masyarakat setempat memang bisa memilih rumah sakit   sesuai dengan keinginannya. Tapi, secara substansial, yang diperolehnya tentu saja tidak berbeda: paradigmanya, teknologinya, peralatan serta obat-obatannya sama belaka. Dan semuanya, kini,  harus dibayar dengan harga  mahal. RS Islam itu, tentu saja, tidak bisa lagi mengedepankan layanan pada umat. Yang harus dinomorsatukan adalah pembayaran kembali utang investasi plus ribanya dari perbankan di atas, yang harus dilakukan paling kurang untuk 15-20 tahun lamanya. Bersamaan dengan itu wakaf dari sang ibu dermawan itu pun menghilang sudah.

Kisah di atas bukan cerita fiktif, dan bukan pula satu-satunya peristiwa ’pembajakan’ harta wakaf oleh para pemilik modal.  Kasus dan kisah serupa, sebagaimana akan dibahas juga dalam tulisan berikut  nanti, terjadi di dunia pendidikan. Banyak sekolah yang semula dibangun dari harta wakaf, dengan maksud agar tersedia sarana pendidikan yang murah, malah jadi sarana pendidikan yang sangat mahal. Itu dengan sebab yang sama, yaitu harta wakaf itu dibajak, dan diubah, menjadi investasi perbankan: sekolah dan sarana pendidikan dibangun dengan modal utang berbunga dari bank.

Berapa banyak  harta wakaf, terutama yang berbentuk  rumah sakit dan sekolah, kini ’dimiliki’ oleh perbankan? Berapa banyak di antara kita, juga para nadhir,  memahami konsekuensi dan implikasi dari salah kelola (mishandling), kalau bukan penyalahgunaan (misuse), wakaf seperti itu? Berapa banyak pula wakif kita yang mempersoalkannya?