Sebanyak 1.3 Juta PNS Bakal Diberhentikan, antara 2016-2019

1316

Mungkin belum semua tahu bahwa dalam rangka menghemat biaya pegawai negeri sipil (PNS) yang sekarang ratusan trilyun rupiah untuk 4,5 juta PNS, pemerintah Jokowi-JK telah menyusun road map program rasionalisai PNS mulai tahun 2016-2019 di mana pemerintah akan memberhentikan (dengan pensiun dini, perumahan, pemberhentian) sebanyak 1,369 ,539 PNS. Ini akan terdiri atas 445,821 pegawai di pusat dan 923,718 pegawai di daerah. Program ini telah dijelaskan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluaasi Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Bambang Daryanto Sumarsono (Maret 2016).

Demikian diungkapkan oleh Dr Sigid Kusumowidagdo di Jakarta. PNS yang direncanakan akan diberhentikan itu berada di posisi jabatan fungsional umum yang tidak didukung organisasi dengan pendidikan SD, SMP, SMA .Rasionalisasi PNS tahap 1 telah dimulai di tahun 2016 sebanyak 137,000 PNS.

Program ini memang rasional untuk efisiensi birokrasi tetapi perlu juga diperhatikan nasib mereka dan keluarganya karena pembentukan organisasi dan keputusan rekrutment (staffing) adalah keputusan pemerintah. Tentunya saat itu sudah dengan pehitungan dan tujuaan tertentu. Jadi keputusannya bukan oleh para pegawai itu sendiri. ,Memang saat ini kondisi keuangan negara dengan adanya defisit anggran negara yang meningkat tidak mampu menopang jumlah PNS dengan biaya tetap.

SebaIknya pemerintah seperti di swasta menyiapkan program persiapan pensiun dini dengan berbagai program pelatihan termasuk kesiapan mental para pegawai yang kena rasionalisasi untuk masuk ke dunia kerja swasta atau self-employed (bekerja sendiri). Sangat disayangkan program rasionalisasi terjadi saat ini saat mencari kerja sulit, 6 juta lebih tenaga kerja kita masih menganggur (unemployed) dan pelambatan ekonomi masih dirasakan sulit bagi swata membuka usaha bahkan banyak yang sudah menutup usahanya. Belanja pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan juga masih sulit dikucurkan.

“Pengadaan lapangan kerja perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan investasi swasta dan Kredit Untuk Usaha Mikro/Kecil Menegah perlu dikucurkan,” ujar Dr Sigid.