Ternyata Tax Amnesty Itu Artinya Menghukum Wajib Pajak Yang Taat

747

Palu diketok sudah. UU Pengampunan Pajak disahkan oleh para politisi bayaran yang kini duduk di DPR. Sesuai namanya, keputusan itu adalah memberikan ampunan kepada para pengemplang pajak. Salamuddin Daeng, peneliti  pada Pusat Kajian Ekonomi Poltik Universtitas Bung Karno, mengatakan  Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru-baru ini diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi ini adalah kebijakan yang mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

“Orang jahat tidak perlu menjalankan kewajibanya dan diampuni, sementara orang baik tetap harus menjalankan kewajibannya dan jika melanggar didenda,” ujar Salamuddin.

Selanjutnya Salamuddin mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan insentif bagi para pengemplang pajak, orang dan perusahaan yang tidak patuh membayar pajak, para manipulator pajak, perusahaan dan orang yang melakukan penipuan pajak, perusahaan asing yang melarikan pajak ke luar negeri melalui transfer pricing.

“Dengan demikian kebijakan tersebut juga berarti sebuah hukuman berat bagi wajib pajak yang dengan taat dan setia membayar pajak. Para wajib pajak yang taat tetap dipaksa setia membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pajak yang berlaku. Bahkan saat ini kebijakan kenaikan pajak semakin membabi buta untuk mengejar target penerimaan pajak pemerintahan Jokowi,” tambah Salamuddin lagi.

Siapa yang  mendapat hukuman dari UU Tax Amnesty?  Ya rakyat kebanyakan.

Bayangkan setiap hari anda harus membayar pajak konsumsi. Beli beras bayar pajak, beli BBM dikenakan PBBKB,  beli pulsa listrik anda dikenakan pajak, rakyat dipaksa membayar pajak bumi bangunan (PBB) yang naik setiap tahun, setiap  tahun rakyat membayar pajak kendaraan bermotor, dan jika rakyat telat membayar maka akan dikenakan denda berlipat.  Perusahaan kecil menengah yang baik baik baik, diburu bagaikan maling oleh petugas pajak. Bahkan ada yang dikenakan sanksi pidana secara tidak adil karena berhutang pajak.

Atas keputusan yang tidak seimbang dan tidak adil ini Salamuddin menganjurkan agar wajib pajak yang taat juga harus menuntut pengampunan pajak, paling tidak untuk tahun 2016 ini. Mengingat tahun ini merupakan tahun pancaroba saat  terjadi pelemahan luar biasa dalam daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

pajak buruh

Demikianlah rezim dalam sistem politik ribawi. Pajak tidak bertepi. Semua demi mengejar cicilan utang kepada para rentenir asing dan aseng di negeri ini. Padahal, masuknya uang-uang yang selama diparkir di luar negeri, yang jumlahnya ribuan triliun rupiah itu, seketika datang akan menguntungkan para bankir-rentenir tersebut!