Tiga Tahun Setelah Sultan Bolkiah Kembali ke Syariat

335

Oktober 2013  Sultan Hasanal Bolkiah dari Kesultanan Brunei Darussalam,  telah menetapkan bahwa syariat Islam akan diterapkan di kesultanannya, termasuk hukuman potong tangan untuk pencurian dan hukum rajam untuk perzinahan, dan cambuk untuk beberapa jenis kejahatan, termasuk konsumsi miras.

“Dengan berkat Allah, dengan berlakunya undang-undang ini, oleh karena itu kewajiban kita kepada Allah terpenuhi,” kata Sultan, saat itu.  Tulisan ini hendak memanfaatkan momentum itu, setelah tiga tahun berlalu, untuk memahamkan kembali kepada umat Islam atas pentingnya Sultaniyya dan syariat Isalm, sebagai satu kesatuan. Jalan kembalinya syariat Islam harus didahului dengan kembalinya Sultaniyya.

Pertama, umat Islam, sejak di zaman Nabi SAW, harus berjamaah, berada di bawah seorang ulil amri, seorang amir atau sultan, yang menegakkan hukum Allah SWT dan Rasulnya SAW. Umat harus mendengar dan mentaati amir atau sultan yang memimpinnya, yang di dalam menerapkan syariat Islam, dipandu oleh para fuqaha. Sultan Bolkiah dan rakyat Brunei telah mencontohkan kepada kita jalan kembalinya, dan cara menegakkan syariat Islam. Tidak melalui keputusan parlemen, dengan undang-undang atau perda, negara fiskal. Tetapi melalui titak seorang sultan atau amir.

bersama Bolkiah

Kedua, tata pemerintahan Islam, dijalankan melalui ‘personal rule’, bukan komite, dan dipimpin oleh sultan, bukan oleh presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilu. Cara penunjukan dan penetapan seorang amir atau sultan telah dicontohkan dalam sejarah Islam yang panjang, melalui (1) penujukkan oleh amir atau sultan sebelumnya, (2) melalui penetapan oleh shura – ahlul hal wa al aqd, atau (3) melalui pembentukan baru yang mendapatkan pengesahan melalui baiah, baik disertai dengan cara pengemabilan kekuasaan secara fisik yang sah ataupun tidak. Kesultanan Brunei memberikan contoh itu kepada kita.

Tiga, sampai saat ini, dari berita itu, kita baru mendengar pelaksanaan syariat Islam belum termasuk urusan muamalah, di mana unsur pokok yang peling penting adalah diharamkannya riba. Pemakan riba, pemakan tibangan, akan dihukum berat. Dan itu berarti pelarangan bank, dengan segala produknya, termasuk uang kertas. Semoga Sultan Bolkiah segera menetapkan syariat muamalah juga.

Keempat, meski syariat muamalah belum ditetapkan untuk diterapkan kembali, ketentuan tentang hukum pencurian dan diyat, secara otomatis mengharuskan dicetak dan digunakannya kembali Dinar dan Dirham. Sebab hanya dengan Dinar dan Dirhamlah nisab dan nilai hukuman atas kejahatan mencurai dan yang mengharuskan diyat dapat ditentukan. Nisab hukum potong tangan adalah 0,25 Dinar atau 3 Dirham. Diyat, untuk penghilangan nyawa, adalah 1000 Dinar.

Kelima, bercermin dari keputusan dan tindakan Sultan Bolkiah, kita melihat ada empat  orang sultan lain di Nusantara – Sultan Bantilan II di Sulu, Sultan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat di Kasepuhan, Cirebon, dan Sultan Mudaffar Sjah II (almarhum)  di Kesultanan Ternate Ternate, dan Sultan Huzrin Hood dari Kesultanan Bintan Darul Masyhur,  telah mencetak dan mengedarkan Dinar dan Dirham. Zakat telah mulai ditarik dan dibagikan dalam bentuk Dinar dan Dirham. Pasar-pasar terbuka, dengan muamalah dengan Dinar dan Dirham, telah mulai berjalan.

Para Sultan inilah yang akan menyelamatkan rakyat dan umat di masa depan, di tengah mulai runtuhnya sistem kapitalisme riba, yang kita saksikan hari-hari ini. Humanisme, produk keangkuhan manusia, telah terbukti gagal menyejahterakan manusia. Kita memerlukan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan, seperti ditunjukkan oleh Sultan Bolkiah, dan sultan-sultan lain di atas, merekalah yang akan kembali menegakkan syariat Islam di bumi ini. Tugas dan keajiban kita, rakyat dan umat, adalah mendukung, mendengar, dan mentaati mereka, para ulil amri, yang dipandu oleh para fuqaha.

Itulah Islam. Itulah nomokrasi. Masa jeda panjang, selama 100 tahun, sejak runtuhnya Daulah Utsmani, segera berakhir.

Dan Allah pasti menang! La ghaliba ilallah.