Wazir, Para Pembantu Sultan, Pelayan Rakyat

2243

Dalam suatu hadits Rasulullah sallallahu alayhi wasallam berkata “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang Amir, Ia memberinya seorang Wazir yang teguh dan terpercaya. Saat ia lupa, sang Wazir akan mengingatkannya, saat ia ingat sang Wazir akan membantunya.” (HR Abu Dawud).

Kata wazir berasal dari akar kata wzr yang menandai tanggung jawab. Wazir adalah seseorang yang mengemban tanggung jawab dan menanggung “beban” orang-orang.  Dalam Al Qur’an kata wazir muncul dalam arti “asisten”, ‘’pendamping”, dan “pendukung”, sebagaimana ketika Nabi Musa AS  memohon kepada Allah SWT, “Dan tunjuklah seorang wazir untukku dari keluargaku, Harun, saudara laki-lakiku.” (QS Ta Ha 29).

Meskipun Rasulullah salallahualaihiwassalam telah menyampaikan hadits di atas, terminologi al Wazir secara formal belum dikenal pada masyarakat Madinah awal, karena belum adanya jabatan kekuasaan dalam masyarakat yang masih sederhana. Tetapi, pemerintahan di luar Islam, seperti Persia dan Romawi, serta Abessinia, acap memanggil Abu Bakr Ash Shiddiq, Sahabat terdekat Rasulullah salallahualaihi wasallam, sebagai Wazir dari Nabi Muhammad salallahualaihi wasallam.  Pada masa Khulafaur Rashidin istilah tersebut juga belum digunakan, meskipun berbagai fungsi penasehat dan pembantu, telah bermunculan, dan  diserahkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap ahli.

Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abassiyah istilah Wazir baru mendapatkan  realisasinya, yang secara umum, oleh Ibn Khaldun dimasukkan  Wazir Pena dan Wazir Pedang, di samping fungsi-fungsi lain yang sifatnya membantu urusan Khalifah. Dalam padanan mutakhir sekarang para Wazir ini memang dapat disetarakan dengan jabatan Menteri. Bedanya, kehadiran atau ketidakhadiran seorang Wazir di sisi seorang Amir, sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas adalah bagian dari  kehendak Allah Ta’ala atas keberlangsungan  kepemimpinannya.

Pada masa Daulah Abassiyah, menurut Ibn Khaldun lagi, ada masa ketika pengendalian pemerintahan operasional tidak lagi di tangan khalifah, tetapi pada orang-orang yang sangat dipercayainya, yaitu  Wazir. Dalam masa tertentu, khususnya di zaman Abassyiah, Wazirat dibagi menjadi dua golongan, yaitu Wazirat al Tanfidz dan Wazirat at Tafwidh.

Yang pertama adalah kementerian eksekutif, yang memiliki wewenang terbatas, sebatas yang diberikan oleh Sultan kepadanya. Posisinya hanyalah semacam Duta, yang mewakili Sultan atau Khalifah, dalam berhubungan dengan pihak lain. Wazirat kedua adalah kementerian delegatif, yang memiliki wewenang lebih besar, dapat mengambil keputusan dalam urusannya, sesuai dengan penilaian dan upayanya sendiri. Karena itu, orang yang menduduki jabatan Wazir at Tafwidh ini, memiliki kriteria lebih dari  Wazir al Tanfidz, yakni memiliki kemampuan berijtihad.

Karena itu dalam suatu masa pemerintahan seorang Sultan dapat menunjuk  beberapa orang Wazir Al Tanfidz, yang dapat juga datang dari seorang dhimmi, yaitu orang kafir yang dalam kondisi patuh dan terproteksi serta membayar jizyah; dan hanya seorang Wazir al Tafwidh, yang harus seorang muslim.  Di masa Daulah Utsmani kita mengenal istilah ”Grand Wazir”, atau Wazir Utama, Wazir al Kubra, yang bertindak atas nama dan mewakili Sultan, dalam hampir semua urusan. Kita bisa menyetarakannya sebagai Perdana Menteri, atau dalam istilah tradisional kita, Maha Patih. Di Kesultanan Ternate dan Tidore dikenal istilah lokal Jougugu. Sebagai Wazir Utama ini, tentu saja, adalah orang yang sangat terpilih dan sangat dapat dipercaya. Sebagai bagian dari tugas dan wewenang seorang Wazir Utama adalah  mengawasi dan mengontrol para Amir, atau pimpinan  wilayah, yang ada dalam wilayah kesultanan.

Satu contoh wazirat eksekutif terpenting yang diperlukan di masa lalu, dan memiliki relevansi di zaman kini, adalah Wazir Pena (Katib)  di atas, yang tugas dan pekerjaanya, adalah menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan baca-tulis, korespondensi, dan sejenisnya. Jabatan ini pada masa lalu sangat penting karena banyak Sultan yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis atau buta huruf. Untuk masa kini, tentu saja, tugas dan peran Katib, bukan sebatas urursan teknis demikian. Barangkali bisa disejajarkan dengan fungsi ”Sekretaris Sultan” dalam arti luas.  Seorang Katib juga berfungsi sebagai penasehat Sultan dalam berbagai urusan yang umum sifatnya.

ottoman-sultaniya

Orang yang menduduki posisi ini adalah orang dari kalangan terhormat yang memenuhi dua kriteria, yaitu mampu menjaga muru’ah (menjaga diri) dan hisyimah (kehormatan). Sebab, orang ini, akan mendampingi atau mewakili  Sultan, berhubungan dengan Sultan-sultan lain  atau orang yang mewakilinya. Seorang Katib juga perlu memiliki wawasan yang sangat baik atas persoalan-persoalan perekonomian dan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan berkembangnya urusan-urusan Sultaniyya, tentu, jumlah dan ragam wazirat yang diperlukan juga harus berkembang. Ada wazirat yang mengurusi masalah keuangan, masalah pembangunan fisik dan tata kota, masalah pertahanan dan kemiliteran, serta keamanan, dan lain sebagainya.  Untuk urusan keuangan Sultan dapat menunjukkan para Nazhir, yang sifatnya umum untuk mengurusi Baitul Mal, dan yang secara khusus (Nazhir al khass) untuk mengurusi keuangan dan harta pribadi da keluarganya.  Namun demikian  jumlah para wazir ini tidak akan terlalu banyak, dan dalam urusan-urusan lain yang lebih rinci, dilakukan oleh petugas  lain,  misalnya Syahbandar yang mengurusi pelabuhan, atau yang terpenting di antaranya adalah Muhtasib, yang akan diuraikan di belakang nanti.

Untuk urusan pengawalan tertorial laut, selain adanya  posisi Syahbandar yang  lebih mengurusi pelabuhan,  Sultan dibantu oleh seorang  Laksamana Laut. Strategisnya posisi ini    dalam  Daulah Islam sejak masa awalnya  juga ditunjukkan oleh pengadopsian kata  Arab  Amir al Bahr (Komandan Laut) menjadi Amiral oleh bangsa Sisilia dan Genoa (abad ke-11) lantas menjadi Admiral dalam kosa kata bahasa Inggris  (abad ke 14).   Posisi ini sangat penting untuk diperhatikan  untuk mengemalikan budaya bahari bangsa Nusantara.

Lagu anak-anak populer Nenek Moyangku Orang Pelaut dengan jelas mencerminkan  gambaran kultur bahari bangsa-bangsa di Nusantara dulu. Kemasyhuran Kerajaan Majapahit dalam menguasai bahtera laut sudah sangat kita kenal. Kemajuan kesultanan-kesultanan di Nusantara ditunjukkan pula oleh keramaian pelabuhan-pelabuhan mereka. Kemegahan mereka ada pada kesatuan maritim   yang jaya di mana-mana, meski kemudian mengalami arus balik, surut terus menerus.  Malaka, Pasai, Tumasik, Palembang, Jayakarta, Cirebon, Lasem, dan Tuban, Ternate dan Tidore, di timur, adalah sebagian dari pelabuhan-pelabuhan yang terkenal dan masih bertahan sampai waktu yang cukup panjang.