Zakat adalah Pilar Politik Islam, Bukan Kedermawanan. Tegakkan Rukunnya.

357

Zakat adalah satu di antara lima Rukun atau Pilar  Islam, merupakan ibadah wajib, yang memiliki  kedudukan sejajar dengan salat. Perintah berzakat selalu dipadukan dengan perintah bersalat (dalam redaksi ’akimusalat wa atazzakat’ dan sejenisnya), sekurangnya sebanyak 29 kali dalam al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa validitas keduanya tidak dapat dipisahkan, zakat tidak bermakna tanpa salat, begitu pun sebaliknya, salat tidak ada artinya tanpa melaksanakan kewajiban zakat. Untuk sahnya keduanya harus dilaksanakan menurut syarat dan rukun yang telah ditetapkan1. Tanpa zakat atau salat, apalagi keduanya, tidak ada Islam.

Dasar langsung perintah penarikan zakat adalah ayat al-Qur’an surat  At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.

Ijma’ para ulama menyatakan bahwa awal ayat ini yang disebutkan dalam bentuk kata perintah, fi’il amr (Khud), menunjukkan bahwa zakat harus diambil dari, dan bukan diserahkan oleh, pembayarnya (muzaki). Hal ini mensyaratkan adanya otoritas yang melakukannya, baik secara langsung, atau tidak langsung dengan cara penunjukan seseorang lain untuk mewakilinya, sebagai amil (petugas pengumpul zakat). Dengan kata lain seorang amil hanya sah sebagai amil kalau dia memiliki otoritas, atau menerima delegasi, dari pihak yang memiliki otoritas untuk itu. Seseorang tidak dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai pengumpul zakat, sebagaimana berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Baz (Badan Amil Zakat) yang beroperasi di Indonesia, saat ini.

Penyandingan zakat dan salat dalam satu kesatuan dan perintah pengambilannya oleh suatu otoritas menunjukkan bahwa zakat, berbeda dari salat yang merupakan urusan privat, adalah urusan publik. Zakat, selain merupakan ibadah wajib, dipandang sebagai institusi politik dalam Islam. Tegaknya zakat sebagai rukun Islam mensyaratkan, dan menunjukkan, tegaknya tata pemerintahan dalam Islam. Sejak Rasulallah, kemudian diteruskan oleh Khulafaurrasidin, terus sampai ke Khalifah dan Sultan-sultan, serta para Amir di wilayah lokal, sepanjang ada pemerintahan Islam, zakat dilaksanakan sesuai dengan rukunnya.

Imam Malik dalam kitabnya Muwatta menyatakan:

Pembagian zakat terserah menurut penilaian individual orang yang memegang otoritas…Tidak ada ketentuan pasti tentang porsi bagi amil zakat kecuali sesuai dengan yang dianggap tepat oleh pemimpin kaum Muslim.

Pendapat Imam Malik ini bukan satu-satunya dasar hukum yang menunjukkan bahwa zakat adalah urusan publik, dan bukan urusan privat. Pendapat ulama dari tiga madhhab besar lainnya pun menegaskan soal ini.

Imam al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari madhab Hanafi, dalam kitabnya al-Mabsut menyatakan, “Zakat merupakan hak Allah dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin Muslim atau pihak yang ditunjuknya. Kalau seseorang membayarkan zakatnya kepada orang lain, hal ini tidak menggugurkan kewajibannya membayar zakat.”

Imam ash-Shafi’i dalam kitab al-Um menyatakan tentang kategorisasi dari Al Qur’an soal “mereka yang mengumpulkannya” sebagai mereka yang ditunjuk oleh khalifah kaum Muslim untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

Imam Ahmad dikutip dalam kitab as-Sharih ar Rabbani li Musnad Ahmad menyatakan, “Hanya khalifah saja yang mengemban otoritas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, apakah dilakukannya sendiri atau melalui orang yang ditunjuknya, dan dia juga berhak dan bertanggungjawab untuk memerangi mereka yang menolak membayarkannya.”

Tentang jenis harta yang wajib dizakati dapat dipahami dengan jelas, secara umum terdiri atas harta uang (mal), hasil tetanaman, serta hasil peternakan. Harta uang merujuk pada emas dan perak, dalam bentuk apa pun, hasil tambang dan barang temuan, serta barang mata dagangan. Hasil tetanaman terdiri atas produk perkebunan dan pertanian dalam jenis-jenis yang dapat disimpan dalam waktu lama. Sedangkan produk peternakan terdiri atas onta, sapi, kambing dan domba, dan sejenisnya. Masing-masing dengan nisabnya sendirisendiri, dengan atau tanpa ketentuan haul, yang tidak akan dibahas secara lebih rinci lagi dalam buku ini. Kita akan lebih memfokuskan pembahasan hanya pada zakat harta uang (mal).

Nisab zakat mal dengan jelas telah ditetapkan sebagai 20 dinar (84.7 gr emas, 22 karat) dan 200 dirham (593 gr, perak murni), dengan haul satu tahun. Ketentuan ini merupakan ijma’ para ulama yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan ketentuan jenis mal yang terkena kewajiban zakat, yakni hanya emas dan perak, atau mata dagangan yang juga dihitung hanya dalam emas dan perak.

Semua ini menunjukkan pada kita bahwa ketetapan tentang zakat, berarti rukun sahnya, telah ditentukan dengan tegas dan jelas.

Namun, sebagaimana halnya dengan soal kepemimpinan yang segera akan kita bahas, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa harta uang – karena proses sejarah dan politik sebagaimana telah kita bahas di muka – telah mengalami perubahan bentuk, berupa uang kertas dengan segala turunannya (kertas saham, deposito, cek, bond, dan sejenisnya). Tidak ada perkecualian semua lembaga ’amil’ zakat modern yang beroperasi saat ini juga hanya beroperasi dalam sistem perbankan dengan uang kertas dan turunannya ini.

Dari kutipan pendapat sejumlah Imam di atas sangat jelas terlihat bahwa prasyarat pertama yang harus dipenuhi, dan aspek yang harus diluruskan, dari praktek pengambilan zakat saat ini adalah penegakkan otoritas. Sebab, memang benar bahwa persoalan umat Islam dalam waktu 80 tahunan terakhir ini, sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmani, 1924, adalah telah tidak adanya lagi otoritas Islam. Tetapi hal ini tidak berarti lalu rukun zakat telah berubah, dan pengubahanya menjadi sedekah privat seperti yang dipraktekkan saat ini bisa dibenarkan pula.

Sebagaimana selanjutnya dikatakan olehShaykh Abdalhaq  Bewley, ulama dari Inggris (2005):

Sepanjang kurun sejarah Islam acap terjadi ketika kekuasaan dan otoritas seorang khalifah tidak mencapai banyak wilayah umat tetapi [hal ini] tidak menghambat pelaksanaan zakat secara penuh dan benar di wilayah-wilayah tersebut. Dalam keadaan demikian pemimpin politik lokal kaum Muslimin akan bertindak atas nama khalifah dan menunjuk amil dan mengorganisir pembagian zakat di daerahnya. Jelas menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim

Imam Al Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah telah menyebutkan:

Kepemimpinan ditetapkan untuk melanjutkan kerasulan sebagai cara untuk menjaga dien dan mengelola urusan dunia. Merupakan ijma bahwa seseorang yang hendak melaksanakan sebuah tanggung jawab dalam posisi ini untuk melaksanakan kontrak Kepemimpinan atas Umat.

Ulama yang lain, Ibnu Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah, menyatakan hal yang sama ’otoritas untuk dapat melakukannya [memenuhi ketetapan Syariah dan urusan dunia] dipegang oleh wakil hukum agama, yakni Rasul; dan kemudian pihak yang meneruskannya, para khalifah’. Selanjutnya Al Mawardi menegaskan bahwa penegakan otoritas merupakan ketetapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan mereka yang memegang otoritas di antara kamu. Bila kamu menghadapi perselisihan tentang sesuatu kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul, bila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itulah yang terbaik yang kamu lakukan dan mendapatkan hasil yang terbaik.

Dalam konteks zaman sekarang umat Islam, kita, harus melakukan hal mendasar itu dulu, yakni  penegakkan kepemimpinan lokal umat Islam, melalui cara dan mekanisme yang benar menurut fikih.  Tindakan pertama umat Islam hari ini adalah harus menegakkan otoritas, melalui restorasi tata pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat, penunjukkan para amir local dan para sultan. Yang kemudian akan memimpin pengembalian pilar Islam, rukun zakat, dan segala sarana dan prasarana yang diperlukannya.

Zakat adalah pilar politik, bukan semata soal kedermawanan dari umat Islam.