Zakat PNS, Bid’ah Produk Ekonomi Politik Neo-Liberal

981

Menteri  Agama Lukman Hakim  menyebut potensi zakat PNS muslim sangat fantastis. Angkanya mencapai Rp 10 triliun per tahun. Untuk itu, Kemenag akan mendesain akad antara PNS dan pengelola zakat Badan Zakat Nasional (Baznas), yang secara paksa akan main potong 2.5% dari gaji PNS sebagai “zakat”.   Untuk mendasari langkah tersebut, pemerintah tengah mendesain regulasi berbasis Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres).

Ini langkah yang tidak popular. A.E Priyono, seorang aktivis mantan Direktur LP3ES, mengatakan, “Ini praktek inovatif ekonomi-politik neoliberal ala Indonesia, diduga kuat berasal dari anjuran si mantan sales-girl Bank Dunia.” Yang dimaksud, adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Langkah ini, bagi A.E Priono, membuktikan bahwa  “Negara tak punya nyali menarik pajak progresif terhadap elit plutokrat 1% kaum super kaya raya, lalu memalak zakat dari 99% rakyat beragama.”

Penarikan zakat atas penghasilan bulanan, yang juga dikenal sebagai Zakat Profesi, dari segi syariat Islam juga adalah bid’ah yang tidak pernah ada dalam ajaran dan amalan umat Islam terdahulu.  Ini sepenuhnya gagasan, ide, atau opini kaum modrnis.  Tidak ada dalam syariat Islam.

Nalar pengagasnya dalam menyatakan bahwa hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat hanya berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen). Tentu saja ini janggal. Petani adalah kaum merdeka. Pegawai adalah orang gajian.

Kejanggalan kedua,  dalam menetapkan besarnay kewajiban zakat, tidak mengikuti zakat pertanian, tapi dengan zakat harta simpanan, hanya karena  harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

Masalah zakat telah diatur dalam nash yang jelas, dan lengkapo. Maka analogi atau qiyas tidak diperlukan. Juga nilai gaji PNS banyak sekali yang tidak memenuhi nishab zakat. Jadi, benar-benar merupakan bid’ah yang tidak bisa diterima. Baik dari segi syariat bahkan sekadar dari teori tata pemerintahan sekuler sekalipun, sebagaimana dikatakan di atas.

Ada beberapa hadits yanhg acap dikutip pendukung zakat profesi, yang diambil secara ngawur dan salah konteks. Di antaranya:

Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik bahwa Ibn Shihab berkata: “Orang pertama yang mengambil zakat dari upah adalah Mu’awiya ibn Abu Sufyan.”

Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik, dari ‘Urwa ibn Husayn, dari A’isha bint QUdama bahwa bapaknya berkata: ”Ketika aku datang kepada Uthman ibn ‘Affan untuk mengambil upahku, ia bertanya kepadaku: ‘Apakah engkau memiliki harta yang harus dibayarkan zakatnya?’ Jika aku berkata: ‘Ya’ ia akan mengurangi upahku untuk zakat atas harta tersebut, dan jika aku berkata: ‘Tidak,’ ia akan membayar upahku (utuh).”

Al Qasim ibn Muhammad melanjutkan: “Ketika Abu Bakr memberikan kepada para pekerjanya upah mereka, ia akan bertanya kepada mereka: ‘Apakah engkau memiliki harta yang harus dibayarkan zakatnya?” Jika mereka berkata: ‘Ya’, ia akan mengambil zakat atas harta tersebut dari upah mereka. Jika mereka berkata: ‘Tidak’, ia akan memberikan upah kepada mereka tanpa mengurangi upah tersebut sedikit pun.”

Jadi, pengambilan zakat dari gaji itu hanyalah teknis penarikan zakat mal, yang diwajibkan terhadap kekayaan tertahan. Jadi bukan dari gaji atau pendapatan bulanan. Itu hanya sumber pembayaran kewajiban zakatnya saja, bukan harta yang wajib dizakati.  Yang memang harus ditarik oleh ulil amri.