Soal utang-mengutang ini memang kerjaan para presiden ataupun perdana menteri di negara mana saja. Untuk itulah kelas politisi diciptakan. Bahkan sistem negara fiskal modern ini, dengan APBN-nya, memang diciptakan untuk menampung investasi para bankir. Kapital harus terus tumbuh, dan di mana lagi yang bisa menampung sampai ribuan triliun, kalau bukan anggaran belanja Negara?
Maka, siapa pun presidennya, Negara Republik Indonesia, akan terus bertambah utangnya. Nah, berapa tambahan utang pemerintah sejak berakhirnya pemerintahan SBY hingga kwartal I, 2016 ini?
Salamuddin Daeng, dosen dan peneliti dari Universitas Bung Karno, Jakarta, memperlihatkan bahwa utang luar negeri Pemerintah Jokowi bertambah sebesar Rp 291,28 triliun dan utang dalam negeri Pemerintah Jokowi yang bersumber dari Surat Utang Negara (SUN) bertambah Rp. 294,57 triliun. Dengan demikian Pemerintahan Jokowi telah menambah utang pemerintah sesesar Rp. 585,85 triliun.
Ada hal yang perlu diketahui, bahwa soal utang piutang ini, diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat (3) dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Di dalam penjelasan pasal tersebut di sebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Jika mengacu pada UU di atas, dengan PDB Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.663 triliun, maka Pemerintahan Jokowi masih boleh menambah utang sebesar 60% dari PDB yakni senilai Rp. 4.153 triliun!” ujar Salamudin Daeng, dalam keterangannya yang diberikan kepada publik.
Tidak salah Presiden Jokowi memilih para menteri yang hebat dan jenius. Menteri-menteri Jokowi sangat cerdas dalam hal mencari uang khususnya mencari utang baik dari dalam maupun luar negeri.
Sedang rakyat jelata, ya, kebagian membayari utang berbunga itu, dengan terbongkok-bongkok melunasi segala macam pajak, bea dan cukai! Smentara para pejabat jual-jual aset rakyat. Begitulah sistem riba ini terus bekerja.
