Kabinet Presiden Joko Widodo di-reshuffle untuk yang kedua kalinya. Reshuffle itu artinya ya kocok ulang, rombak susunan, gonta-ganti personalia. Ini mennjukkan pemerintahan yang tidak stabil, dan wujud dari banyaknya masalah yang dihadapi. Di zaman Orde Baru dulu hampir tidak pernah ada kocok ulang kabinet, kecuali di masa akhir kekuasaannya, yang mulai dirundung masalah.
Namun demikian, resafel tidak akan mengubah apa-apa, keadaan negeri ini akan tetap kucel. Sebab kocok ulang kabinet hanya mengganti orang belaka, tidak menyentuh akar masalah, yakni sistem yang diterapkan hari ini. Sistem negara fiskal adalah sistem riba. Jangankan ganti menteri, ganti presiden setiap bulan pun, tidak mengubah apa-apa.
Negara fiskal adalah sistem politik untuk mempertahankan debtorship, yakni perbudakan bangsa lewat jerat utang. Dalam sisitem ini pentgendali kekuasaan sebenarnya adalah para banker. Presiden atau perdana menteri, serta para politisi lainnya, hanyalah boneka untuk mempertahankan sistem riba ini. Tugasnya hanaylah mengambil utang dari para bankir, menghabiskannya lewat APBN, dan mencicilnya dengan cara memajaki rakyatnya. Itu sebabnya pajak semakin zalim. Ketika merdeka NKRI hutangnya Rp 0, nah setelah 70 tahun “merdeka” utangnya malah sebesar Rp 4200 triliun rupiah!
Negara fiskal, debtorship, tidak lain adalah neokolonialisme, yang dapat dighambarkan dalam bagan ini. Hanya bila kita hijrah dari sistem ini, dan mulai menerapkan muamalah, yang mengharamkan riba dan tidak memerlukan kelas politisi, rakyat dapat kembali merdeka dan bebas dari penindasan modern ini.
Gunakan dinar emas dan dirham perak, maka nadi darah sistem penindasan ini, kita putuskan.
