Saat ini Parlemen Australia tengah membahas sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memperkuat antiterorisme. Namun, nampak adanya bias RUU itu ditujukan kepada kaum Muslimin khususnya. Sejumlah anggota parlemen Australia terus menekan perdana menteri untuk melarang imigrasi Muslim dan melemahkan undang-undang anti-diskriminasi.
RUU itu akan memungkinkan pengadilan untuk terus menyekap tahanan melampaui masa tahanan yang telah ditetapkan, dengan alasan takut bahwa mereka dapat terus menimbulkan ancaman. RUU ini juga akan memperkenalkan sebentuk pelanggaran baru yang disebut “menganjurkan genosida” yang akan memungkinkan polisi untuk melakukan penangkapan ketika seseorang dianggap melakukan radikalisasi lain. Ini nampaknya akan menjadi semaam “pasal karet” karena difinisi “radikalisasi” bisa sangat longgar.
Definisi hukum Australia untuk “Combatant” juga akan diperluas mencakup orang yang mendukung militan yang beroientasi kepada Negara Islam di Iraq dan Suriah (ISIS atau Daesh). Ini pun bisa menjadi pasar karet. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, sebelumnya telah mengatakan kepada parlemen pada Kamis kemarin, bahwa ada 110 warga Australia telah bergabung jdengan ajaran Daesh dan kelompok militan lainnya di Timur Tengah.
Namun demikian, Perdana Menteri Australia, mengatakan kepada Parlemen “Agartidak menimbulkan saling ketidakperayaan di kalangan Muslim. PM Malcolm Turnbull memperingatkan tentang meningkatnya ekstremisme sayap kanan yang diarahkan terhadap Muslim.
Turnbull mengatakan kepada parlemen, “Kita tidak bisa efektif jika kita menciptakan perpecahan, apakah dengan mengobarkan ketidakpercayaan dalam masyarakat Muslim atau menghasut agar timbul rasa takut terhadap Muslim dalam masyarakat luas.” Ia menambahkan, “Perpecahan hanya akan melahirkan perpecahan. Itu membuat tindak kekerasan menjadi lebih mungkin, tidak malah kurang. ”
Australia memang nampak sangat getol mengurusi masalah terorisme ini. Termasuk banyak membantu mitranya di Indonesia Dansus 88.
