“Indonesia sekarang dalam jalur yang tepat meujurus ke krisis ekonomi keuangan,” simpul Dr Sigid Kusumowidagdo, seorang analis ekonomi dan keuangan, Alumni Comparative Politics and International Relations, University of Washington, AS.
“Kecuali jika semua pihak esekutif, legisaltif di pusat maupun daerah, masyarakat bisnis, cendikiawan, pekerja dll, sepakat untuk menghentikan pemborosan anggaran dan agresifitas pemerintah menarik utang dan menajamkan proritas pembangunan,” tambahnya.
Maslah lebih seriusnya adalah solusi jangka panjang belum jelas kelihatan. Akibatnya, menurut Dr Sigid, kita akan melihat lagi banya terjadi pemutusan hubungan kerja, baikpada kelas buru maupun kelas manajer dan profesional. Ini seperti 
mengulang situasi krisis moneter tahun 1997-2000.
Kecendeungan yang terlihat sekarang adalah defisit anggaran akan terjadi cukup panjang dan solusi yang dijalankan pemerintah masih banyak tergantung dana penjaman baik melaui Surat utang negara atau pinjaman multilateral dan bilateral. Utang lahyang masih diandalkan. Dan, tentu saja, berpotensi menambah masalah.
Sebagaimana diakui oleh pemerintah RI sendiri, Dr Sigid juga menunjukkan, untuk membayar cicilan hutang pun pemerintah harus mengambil utang baru. Defisit anggaran saat ini mencapai Rp 262,5 Trilyun (2,08 % dari Produk Domestik Bruto). Hasil penerimaan pemerintah (sampai mnggu ke 1 Agustus 2016) dari Pendapatan Pajak dan Bea Cukai Rp. 618,3 Trilyun (40,2 % dari anggaran), lebih rendah dari pendapatan periode yang sama 2015 sebesar Rp 626,7 Trilyun.
Sedangkan solusi yang diambil Jokowi-Jk mengatasi defisit anggaran adalah:
- Menarik Pinjaman. Semester 1, 2016 Rp 276 trilyun terdiri dari utang sebesar Rp 277,8 Trilyun dan dan Non utang,negatif Rp 1,2 Trilyun. Menerbitkan Surat Utang Negara (SUN ) sebesar Rp 301,9 Trilyun yang merupakan 82,8 % dari Target APBN-P 2016. Meminjam USD 500 juta dari World Bank setara Rp 6,7 Trilyun
- Pemotongan Anggaran: Rp 50,1 trilyun (Mei 2016) dan Agustus 2016 sebesar Rp. 133,8 Trilyun.
- Tax Amnesty dengan target Dana Repatriasi (dari luar Negeri Rp 165 trilyun. Sampai akhir program (Maret 2017). Ternyata sampai 30 Agustus 2016 jam 21,15 baru tercapai Rp 9,8 trilyun dari target.
Dengan kondisi seperti itulah, Indonesia sungguh dalam keadaan rentan. Dalan jalur menuju krisis!
