Hari ini hampir seluruh negara di dunia ini dirundung utang karena anggaran negara dikendalikan oleh para bankir. Ada saja alasannya yang mengatakan bahwa ada masih “ambang batas aman” utang.
Nah, di Indonesia soal utang in bahkan sudah diatur dalam undang-undang.
Dikatakan batas defisit anggaran kumulatif yaitu maksimal 3 % dari PDB. Lembaga IMF, International Monetary Fund, sebagaimana dikutip oleh peraktisi keuangan, Dr Sigid Kusumowidagdo, membuat proyeksi utang negara-negara dunia termasuk Indonesia. Angkanyaterus meninggi, bukan turun. Untuk Indonesia angka persentase utang terhadap PDB ( update terakhir juni 2016) adalah sebagai berikut:
2015 = 27,57 %
2016 = 28,40 %
2017 = 28,40 %
2018 = 29,31 %
2019 = 29,92 %
2020 = 30,41 %
2021 = 30,90 %
Catatan :Estimasi PDB Nominal Indonesia.2015= USD 855,677 milyar
Dari mana saja utang itu datangnya? Indonesia mendapat dana pinjaman dari;
a.Bilateral (dari satu negara lain) = 31,4 %
b.Surat Bendahara Negara/Surat Utang (non resident)= 22,4 %
c Multilateral (lembaga multilateral:Bank Dunia,ADB,dsb)= 20,2 %
d Obilgasi (Bonds)= 18,4 %
Dengan kondisi demikian, Indonesia saat ini makin luas dan dalam ketergantungannya terhadap sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri.
“Indonesia menjadi rentan terhadap guncangan-guncangan ekonomi dunia. Kondisi ini bertentangan dengan agenda Nawa Cita no.7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi,” tambah Dr Sigid.
Pengalaman Krisis Moneter Indonesia 1997 perlu diingat. Di bulan Juli 1997 Krisis lebih dulu masuk ke negara-negara Asia Lain (Thailand,.Korsel dsb). Pada saat itu para pejabat negara Imdonesia yakin Indonesia tidak akan terkena krisis karena itu tidak banyak berbuat untuk mencegah. Satu dua bulan kemudian Krisis moneter melanda Indonesia lebih parah dari negara-negara lain. Rupiah anjlok 83 % sementara mata uang Asia hanya turun 30% sampai 40 %.
Maka, rakyat Indonesia harus bersiap siaga selalu. Cari jalan untuk tidak terpengaruh kondisi keuangan yang kritis ini.
