Memasuki tahun 2017 Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya harus bersiap untuk terus menambah utang. Sumber utangan ini ada beberapa, utamjanya bank-bank internasional, dan penerbitan obligasi atau surat utang negara. Sampai akhir 2016 lalu utang negara melalui SUN ini telah mencapai Rp 2,701,81 triliun. Pemerintah tentu saja harus membayar utang inibeserta bunganya kepada para kreditur.
Dr Sigid Kusumowidagdo, praktisi keuangan di Jakarta, mengatakan bahwa untuk tahun 2017, Pemerintah Jokowi-JK, harus kemabli berutang. Sekurangnya nilanya Rp 516 triliun, yang diperlukan untuk gaji PNS dan Dana Alokasi Umum (DAU), maupun untuk pembangunan infrastruktur. Ini baru utang dalam negeri loh. Belum lagi utang luar negeri nanti.
Keperluan gaji dan DAU diperkirakan sekitar Rp 116 triliun. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur diperlukan Rp 400 triliun. Sementara itu, di akhir tahun 2016 pemerintah sudah harus mempercepat pengadaan Surat Utang Negara untuk 2017 sebesar Rp 50 T agar awal tahun 2017 pemerintah punya dana untuk kebutuhan rutin. Sementara pemasukan yang diharapkan dari program Tax Amnesty ternyata belum terlalu besar, baru masuk ke kas negara sebesar Rp 103,3 triliun.
“Maka jelas Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari utang dalam jangka waktu yang panjang dan diperlukan kebijakan pengelolaan utang yang berhati-hati,” ujar Dr Sigid Kusumowidagdo.
Demikianlah negeri yang terjerat riba dan terus membenamkan diri ke dalam utang ini.
Tak heran, Pemerintah Jokowi-JK terus menggenjot pajak, sampai tingkat yang semakin zalim dan sangat memberatkan rakyat.
Inilah agaknya tanda-tanda pembusukan sebuah negeri: hutang yang semakin memebsar dan tidak akan pernah bisa dibayar, serta pemajakan yang semakin zalim. Ditambah lagi dengan nilai mata uang negeri tersebut yang semakin hari semakin merosot.
Saatnyalah warga dan rakyat bertindak sendiri, menyelamatkan diri dan keluarganya. Mulai menggunakan dinar emas dan dirham perak, sebagai salah satu jalan keluarnya.
