Pada suatu saat, sekitar tiga belas tahun lalu, yakni 2004, penulis sempat berpose di depan sebuah kedai tak jauh dari Istana Topkapi, Istambul, yang lebih meyerupai ”perkampungan”, ketimbang istana. Pusat pemerintahan Daulah Utsmani itu kini tak lebih dari obyek wisata, sekaligus saksi bisu proses runtuhnya Daulah.
Tergiur oleh ’modernisasi’ Eropa Sultan Mahmut (1808-1839) membangun Istana baru megah bergaya Eropa, Dolmabachce (1815). Dananya: kredit bank. Dengan kredit berbunga, Sultan kemudian juga membangun proyek jaringan kereta api ’Orient Railway’ menghubungkan Eropa-Asia. Selangah demi selangkah masuklah dinasti Utsmani ke dalam jebakan utang. Para sultan mengambil kredit untuk proyek baru atau menyelesaikan kredit lama. Situasi yang memaksa sultan untuk membiarkan pencetakan dan peredaran uang kertas kaime (1839) meski ditolak umat.
Pada 1875 Sultan Abdalaziz, dipaksa moratorium utangnya sebesar 200 juta pound. Setahun kemudian, 1876: Istambul dinyatakan bangkrut, dan dipaksa membentuk ’Komisi Internasional’, mewakili para pemodal asing untuk pastikan pembayaran utang. Tapi bukan lunas, tambah banyak utangnya. Belakangan, 1908, menjelang jatuhnya Sultan Abdulhamid II, sejenis ’Administration of Ottoman Public Debt’ itu, dibentuk untuk selesaikan utang. Tapi upaya Sultan Abdulhamid II gagal, karena sudah terlalu gawat. Dalam enam belas tahun terakhir sampai kudeta oleh Kemal Attaturk, 1924, Daulah Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan boneka. Dua tahun sebelumnya Kekhilafahan dipreteli dari Kesultanan, 1922.
Jaringan para bankir dari Perancis, Inggris, Austria, Jerman, dan Swiss – dari keluarga Rothschilds, Cassel, Barings – ada di balik semua ini. Bermainnya para bankir ini mempercepat ’pembusukan’ dari dalam, yang berlangsung melalui serangkaian ’Reformasi’ (Tanzimat) di masa Sultan Abdulmejid I dan Abdulaziz (1839-76).
Beberapa elemen terpenting dari Tanzimat itu sendiri adalah diadopsinya doktrin persamaan hak bagi warga nonmuslim, yang berimpilkasi penghapusan pajak Jizya (1839), penghapusan sepenuhnya hukum dhimmi (1857), izin pemilikan tanah bagi orang asing (1867), pengenalan dan penerapan sistem peradilan sekuler, Nizamiye (1869), menggantikan peradilan Syariah. Dan pembubaran Janiseri – Tentara Jihad.
Dari Tanzimat pula perlahan-lahan terbentuk suatu kelas birokrat, Memurs, menggantikan otoritas otonom, para Amir. Kelas Memurs pro-sekularisasi dan westernisasi. Reformasi memang dirancang dengan satu tujuan: dipaksanya Istambul untuk meninggalkan Nomokrasi Islam, dan menggantikannya dengan Demokrasi, membentuk Negara Fiskal. Kini di bawah Republik Turki umat Islam tak lebih menjadi sandera, sapi perah, debitur, sekaligus pembayar pajak, yang tiada bertepi.
Sistem Riba, adalah akar penyebab dan proses runtuhnya Daulah Islam. Maka, jalan untuk mersetorasinya, adalah yang sebaliknya: tinggalkan Riba, tegakkan muamalah, tinggalkan uang kertas dan bank, serta kembali pada Dinar dan Dirham. Dengan para sultan sebagai penegak dan pelindungnya.
La ghaliba ilallah.
